PT. RADIO GESWARA PAMANUKAN - JLN. RAYA PANTURA 313 MUNDUSARI - PAMANUKAN - SUBANG - JAWA BARAT - 41254 - TLP : 0260-551535 - EMAIL : AE_GSPFM@YAHOO.COM - MARKETING : 081-3245-444-04
» » Pilkades Rawan Konflik, DPRD Soroti UU dan Perda Desa

Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan H A Kosim yang juga mantan kepala Desa Cipancar, menyoroti beberapa hal untuk melengkapi undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014. Mekanisme pemilihan, persyaratan dan wakil kepala desa menjadi catatannya.

Menurut Kosim, dalam pasal 33 tercantum batasan usia kepala desa 25 tahun. Untuk melengkapi Undang-undang, dalam Perda harus dicantumkan batasan usia maksimal. Jika dalam undang-undang No 22 ada batasan usia hingga 60 tahun.

Selain itu, mekanisme pemilihan kepala desa jika berhenti di tengah jalan. Dalam bagian keempat, tentang pemberhentian kepala desa. Pada pasal 47 ayat 1, bupati menunjuk PNS dari pemerintahan sebagai penjabat kepala desa. Sedangkan pada ayat 3, kepala desa dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 33.   

Jika mengacu pada Pasal 47 ayat 3, kades dipilih  melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam asal 33. Sedangkan pada Pasal 33, tidak ada aturan untuk pemilihan kades, hanya persyaratan atau kriteria calon kades.

Menjelang dikucurkannya bantuan ke desa yang mencapai Rp1 miliar, Kosim berharap ada bimbingan teknis dari Pemerintah Kabupaten Subang, agar pada pelaksanaannya tidak menyalahi aturan. "Bantuan ke desa tidak sampai Rp1 miliar, tetapi harus bisa benar-benar dalam pelaksanaannya," imbuhnya. 

Terkait biaya kepala desa, Kosim tidak setuju kalau pembiayaan dipukul rata sama semuanya setiap desa. "Jumlah pemilih di setiap desa tidak sama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukkan untuk teman-teman pansus Raperda Desa di DPRD," tandasnya.  

Musyawarah untuk memilih kepala desa jika berhenti di tengah jalan, juga dikhawatirkan anggota Komisi I DPRD Dede Wahyu Widana. Meski tidak mengharapkan kades berhenti di tengah jalan, Anggota dari Fraksi Partai Gerindra menilai hal tersebut harus diantisipasi.

 Dede sepakat untuk dilakukan pilkades ulang yang dipilih masyarakat secara langsung. Karena masyarakat berhak menyalurkan hak suaranya untuk menentukan pemimpin. Pada Pasal 33 poin m ada syarat lain yang diatur dalam Perda. 

Saat ini, Raperda Desa sedang dibahas DPRD Kabupaten Subang. Menjelang mengucurnya dana desa dari APBN, Raperda Desa belum selesai bahkan belum ada sosialisasi.Biaya pilkades juga disoroti Camat Jalancagak Drs Nana Mulyana MSi. Dalam undang-undang nomor 6 Bagian ketiga pasal 34, biaya ilkades dibebankan pada APBD Kabupaten. Sedangkan dalam Perda Nomor 18 tahun 2006, ada tiga sumber dana pilkades. "APBD, APBDes dan pihak ketiga yang tidak mengikat," paparnya.

Kalau seumpanya dipukul rata, jumlah penduduk tidak sama di setiap desa. Jika sumber hanya dari APBD mungkin bisa saja mencukupi, kalau tidak mencukupi dari mana sumber dana lainnya. "Mudah-mudahan dalam Perda yang baru bisa dilengkapi untuk kelancaran bersama," tandasnya.

About www.gspradio.com

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama