» » 22 Titik Tambang Ilegal Di Subang Ditutup, Pemprov Akan Tindak Tegas Yang Membandel

Rapat Pemprov Jabar Terkait Galian C Ilegal di Subang
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat hingga Minggu telah menertibkan dan menutup sekitar 22 titik penambangan ilegal yang tersebar di 22 kecamatan, Kabupaten Subang, Jabar.

“Kami komitmen bahwa tidak ada toleransi kalau itu daerah yang rencana tata ruang wilayah (RTRW)-nya tidak boleh ada penambangan,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung, Minggu (12/7/2015).

Ia menuturkan bahwa bentuk keseriusan Pemprov Jabar dalam menangani kerusakan lingkungan ialah dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Aparat penegak hukum dilibatkan untuk menindak tegas terhadap penambangan ilegal di wilayah Subang karena adanya dugaan keterlibatan oknum aparat di sana,” kata dia.

Usai Lebaran 2015, kata dia, penindakan terhadap penambang liar di Jabar akan digencarkan kembali. 

“Jadi, tidak ada negosiasi macam-macam lagi. Kami akan tindak tegas, termasuk akan dipindanakan, itu bisa oleh polisi, termasuk oleh KPK,” ujar dia.

Menurut dia, Satgas Terpadu Penegak Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT) Jabar belum dilibatkan dalam penanganan tambang liar di Kabupaten Subang karena telah ditangani oleh Pemkab Subang dan Pemprov Jabar.

“Namun, jika ada indikasi pelanggaran hukum yang mengarah pada kriminal tentunya Satgas PHLT baru turun, termasuk juga dengan KPK akan turun,” kata dia.

Tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, kata dia, sangatlah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Katakanlah di kawasan yang diizinkan penambangan, tetapi dia tidak harus ngurus izin, tentunya kerusakan lingkungan tidak terkendalikan. Karena ada pengawasan, apalagi secara RTRW tidak diperbolehkan, kalau itu dibiarkan kerusakan lingkungan akan besar, daerah lain akan meniru. Ini harus dihentikan,” kata dia.

Walaupun Pemprov Jabar telah menutup 22 titik penambangan galian C ilegal di Kabupaten Subang, kata dia, masih tetap saja ada satu penambangan ilegal di kawasan Raggawulung, Kabupaten Subang yang masih tetap membandel.

“Tentunya ini akan ditertibakan. Kemarin setelah rapat dengan Kabupaten Subang kami bahas peralihan izin penambangan ke provinsi, bagaimana peralihan izin penambangan dan kewenangan dari kabupaten seperti apa?” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jabar Anang Sudarna menambahkan 95 persen penambang ilegal di 22 titik yang telah ditutup taat akan aturan atau telah menutup usahanya.

“Justru yang tidak taat itu di Ranggawulung, Kabupaten Subang, itu masuk kecamatan kota, ada dua yang akan dibina, kalau tidak bisa, ya, dibinasakan saja,” katanya.

Menurut dia, kondisi penambangan ilegal di Kabupaten Subang sangat parah, terlebih letaknya dekat di kawasan lindung dan resapan air untuk Kota Subang.

“Itu statusnya hutan kota, tambang itu di belakangnya. Lokasi penambangan milik beberapa anggota kesatuan. Akan tetapi, siapa pun orangnya harus taat hukum,” kata dia. (bisnisindonesia)


About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama