» » 15 Ribu Warga Subang Tidak Bisa Akses BPJS Kesehatan

Sosialisasi mengenai penghapusan nama-nama penerima Kartu Indonesia Sehat dinilai tidak transparan. Hal ini terkait dengan adanya 15 ribu warga yang dihapuskan dari penerima KIS dan fasilitas BPJS di Subang

Menurut Pemerhati BPJS Hery Susanto, sebanyak 1,7 juta warga dihapus dari daftar penerima KIS. Alasannya karena penerima sudah meninggal dunia, data penerima ganda, dan karena penerima dinilai mampu secara ekonomi.

Namun, menurut Hery penghapusan ini tidak transparan. "Sering kita temukan di lapangan, saat dicek dia dihapus dari daftar tapi ternyata dia memang miskin kok," kata Hery

Penghapusam beberapa nama dari daftar nama penerima KIS ini dilakukan lantaran untuk mengurangi jumlah KIS yang tidak tepat sasaran. Menurut data BPS tahun 2015 disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin 25,8 juta. Namun, penerima KIS sebanyak 86,4 juta.

Kurangnya sosialisasi dan tidak tepatnya penerima KIS dikarenakan tidak ada tenaga operasional untuk mendata di lapangan. Menurut Hery, di seluruh Indonesia hanya ada 120 cabang BPJS. Selain itu, petugas yang mendata di lapangan masih belum efektif. "Tidak ada sosialisasi dan pemberitahuan, pemberhentian KIS dilakukan secara sepihak sehingga banyak yang tidak tahu," ujar dia.

Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Irfan Humaidi menyatakan kasus 15 ribu peserta BPJS yang ditolak berobat di Subang bukan kesalahan pihak BPJS. “Yang melakukan verifikasi pada kepesertaan PBI (penerima bantuan iuran) itu adalah Kementerian Sosial,” kata Irfan

Menurut Irfan, dari data Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), ada 86,4 juta jiwa yang masuk kategori miskin. Sedangkan menurut Kementerian Sosial, dari data tersebut, sebanyak 1,7 juta jiwa di antaranya tidak lagi masuk kategori tersebut.

Irfan mengungkapkan ada sejumlah alasan mengapa data seseorang dihapus dari daftar penerima bantuan BPJS. “Ada yang meninggal, statusnya berubah jadi mampu, dan datanya ganda,” katanya. Dia mengaku data BPJS tersebut selalu diperbarui.

Bila memang ada kesalahan data, Irfan menyarankan masyarakat mengadu ke posko pengaduan distribusi KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang dibentuk BPJS. Selain itu, dia meminta masyarakat melaporkan kondisi yang mereka alami ke dinas sosial setempat. Dari situ kemudian laporan akan diserahkan berjenjang hingga ke tingkat Kementerian Sosial.

Di Subang, dari 611 ribu warga yang menerima KIS, 15 ribu warga dihapuskan dari penerima KIS dan fasilitas BPJS. Penghapusan ini merujuk pada surat edaran Kementerian Sosial pada 2015.

Dihubungi terpisah, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan 15 ribu penerima bantuan iuran (PB) Subang yang ditolak berobat karena nama mereka tidak lagi terdaftar sebagai peserta BPJS. “Soal penghapusan data, ada instrumen yang digunakan saat verifikasi dan sudah disetujui pemerintah kabupaten dan pemerintah kota,” katanya.

Namun, ketika ditanyai perihal apa saja instrumennya sehingga menyebabkan warga yang tadinya layak menerima menjadi tidak layak, serta di mana letak kesalahan tersebut, Khofifah tidak menjawab. Dia hanya berkata, “Sebaiknya tanya kepada tim, instrumen yang digunakan njelimet sekali.”

Khofifah menyarankan warga yang datanya terhapus kembali mendaftar karena data tersebut diperbarui setiap saat. Untuk memperbarui, masyarakat diminta mendaftarkan diri kembali ke dinas sosial setempat.

Dalam urusan BPJS, Kementerian Sosial memang bertugas melakukan verifikasi dan validasi data. Setelah dilakukan validasi, Kementerian Sosial akan mengesahkan data penerima PBI. [tempo]

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama