» » OTT KPK dan Masa Depan Kepemimpinan Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Bupati Subang Ojang Sohandi sebagai tersangka dalam kasus suap korupsi BPJS tahun anggaran 2014, setelah sebelumnya sukses melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. KPK menduga Ojang memberikan uang sebesar Rp 528 juta kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang menangani kasus korupsi BPJS di Kabupaten Subang yang menjerat Kepala Dinas Kesehatan Subang dan mantan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Subang dimana negara dirugikan miliaran rupiah.

Peristiwa ini tentu saja mengejutkan bagi sebagian warga Subang, walau tak sedikit warga Subang lainnya menilai kasus ini sudah diperkirakan akan mendorong KPK masuk wilayah Subang untuk menyeret pelaku-pelakunya. Realitasnya memang demikian, KPK "mendobrak" pintu ruang kerja bupati yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Subang hingga ke ranah rumah pribadi sang bupati.

Memang, ini bukan kasus korupsi pertama yang menyeret petinggi nomor wahid kota Subang. Sebelum peristiwa yang memaksa Ojang Sohandi digiring ke kantor KPK saat ini, kasus korupsi juga pernah menyeret Eep Hidayat, Bupati Subang sebelum Ojang Sohandi pada tahun 2012, karena kasus korupsi upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Subang tahun 2005-2008 sebesar Rp 14 miliar. Rangkaian peristiwa korupsi ini begitu runut, seakan korupsi di kota Nanas ini beranak pinak, turun temurun dari satu pejabat ke pejabat berikutnya.

Menyikapi kondisi ini, tentu saja kita perlu belajar dari rangkaian peristiwa itu. Benang merah yang bisa kita peroleh itu tertuju pada sejauhmana manajemen pemerintahan kabupaten Subang dijalankan selama ini. Salah satu deskripsi yang jelas bahwa pada kenyataannya gurita korupsi telah terlalu kronis merasuk dalam manajemen pemerintahan daerah Subang. Dampaknya begitu terasa oleh publik dimana layanan publik di instansi-instansi yang ada di kota ini harus dijejali dengan dana-dana "siluman" sehingga membebani ekonomi masyarakat Subang sendiri.

Gurita korupsi itu pun tak hanya menjerat pada sektor layanan administrasi publik semata, namun juga merambah ke berbagai sektor penyediaan layanan infrastruktur seperti kebutuhan pembangunan jalan raya antar wilayah hingga pembangunan irigasi di pelosok desa di Subang. Secara kasat mata warga Subang bisa melihat dan merasakan bagaimana sarana dan prasarana infrastruktur yang dibangun selama ini berkualitas rendah. Jalanan kota penghubung antar kecamatan yang bergelombang dan dibiarkan hancur dalam jangka waktu lama, menunjukkan responsibilitas manajemen pemerintahan daerah di Subang begitu lamban. Ini mengindikasikan korupsi sudah begitu akut membelit tak hanya aparatur pelaksana pemerintahan, namun juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun tidak transparan dan terimbas kepentingan-kepentingan berbau koruptif yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang cepat.

Bisa jadi gambaran yang dialami manajemen pemerintahan Subang saat ini representasi dari kekhawatiran Abraham Samad, mantan Ketua KPK, yang pernah menyampaikan keprihatinan dengan kondisi manajemen pemerintahan negeri ini, di mana sistem birokrasi dan sistem manajemen pemerintahan yang sedang berlangsung di republik ini terkadang memproduksi kejahatan korupsi (Pikiran Rakyat, 24/12/2013).

Pembelajaran

Warga Subang memang harus melihat kenyataan ini dengan pahit ketika kepemimpinan daerahnya terlibat dalam korupsi yang sudah akut ini. Namun ada sisi pembelajaran penting yang mestinya diambil oleh warga Subang sendiri, yakni bagaimana kita perlu belajar memilih seorang pemimpin yang berintegritas tinggi yakni mengedepankan kompetensi dan bersih, sederhana dan berani.

Untuk mendapatkan pemimpin seperti itu, kita perlu membuka mata pada nurani untuk melihat lebih dalam kualitas calon pemimpin daerah. Diakui, selama ini kita memang terninabobokan oleh tawaran partai pengusung calon kepala daerah yang akan kita pilih. Apalagi bila partai itu, biasanya pengusung calon petahana, memainkan upaya memobilisasi dukungan lewat kekuatan tangan birokrasi yang ada di pelosok desa. Maka, tak mustahil warga tak lagi independen menentukan pilihan berdasarkan nuraninya, tapi lebih pada "siapa yang memberi" atau "siapa yang memaksa" untuk memilih calon yang

bukan pilihan nuraninya.

Warga Subang perlu membangun pencerdasan politik lebih kuat demi menghindarkan diri terjebak dalam lubang kesalahan yang sama dalam memilih pemimpinnya. Keledai saja tak ingin masuk pada lubang yang pernah membuat dirinya terperosok ke dalamnya. Karenanya, seluruh elemen masyarakat anti korupsi di Subang perlu bahu membahu membangun pencerahan politik yang konkret. Ini menjadi tanggungjawab kita bersama demi menjadikan Subang bersih dari korupsi. Mencerdaskan warga agar berani menolak upaya mobilisasi politik yang dipaksakan maupun dengan uang (money politic).

Terlebih, tantangan Subang semakin besar dalam pembangunan ke depan. Rencana pembangunan pelabuhan Patimban, Pamanukan, menjadikan Subang menjadi "gula-gula" bagi hadirnya investor luar. Subang akan memasuki era kota jasa dan perdagangan serta tahap industri, yang mau tidak mau akan mengundang dana rupiah dan dollar masuk wilayah ini.

Karenanya warga Subang perlu berkomitmen untuk memiliki pemimpinan daerah yang tidak mudah tergiur godaan korupsi dan manipulasi di saat Subang tumbuh sebagai kota yang maju nantinya. Warga Subang membutuhkan kepemimpinan berintegritas tinggi, anti korupsi, memiliki konsep pembangunan yang jelas, dan bertekad mewujudkan kemakmuran rakyatnya tidak sebatas ucapan, tapi juga tindakan nyata. Permasalahannya adalah: sudah siapkah warga Subang memilih pemimpin seperti itu? Wallahu'alam...

Budi Setiawan, Penulis adalah alumnus Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad, mantan wartawan, kini bekerja di Jakarta.(TS)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama