PT. RADIO GESWARA PAMANUKAN - JLN. RAYA PANTURA 313 MUNDUSARI - PAMANUKAN - SUBANG - JAWA BARAT - 41254 - TLP : 0260-551535 - EMAIL : AE_GSPFM@YAHOO.COM - MARKETING : 081-3245-444-04
» » Serapan APBD Subang 2016 Baru 31,39 Persen

Memasuki semester tahap ke II,  penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 baru terserap 31,39 persen. Lambatnya penyerapan APBD 2016 tersebut, diduga akibat dampak dari kasus korupsi dana BPJS 2014, yang melibatkan Bupati Subang H Ojang Sohandi.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Subang, H Ahmad Sobari, mengatakan, lambatnya penyerapan APBD tersebut karena ada kehati-hatian dari para pengguna anggaran, dalam hal ini para Kepala OPD, karena takut tersandung kasus korupsi.

"Mungkin akibat adanya kasus korupsi BPJS tersebut, sehingga KPK turun ke Subang. Jadi semua SKPD lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran, sehingga mengakibatkan serapan APBD jadi lambat," kata H Ahmad Sobari, Selasa (14/6/2016).

Ahmad juga menjelaskan secara rinci, bahwa dari 34 OPD, lima diantaranya serapannya masih dibawah 15 persen, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes), Bina Marga dan Pengairan (Bimair), Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkimaih), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun).

"Kelima dinas itu memang paling rendah, kita akui memang ada kecemasan akibat dampak kehadiran KPK di Subang,"

Ahmad juga sangat menyayangkan karena tiga diantara lima OPD yang serapannya rendah tersebut yaitu, OPD yang memiliki anggaran paling tinggi pada tahun 2016 ini misalnya, Disdik Subang memiliki total anggaran sebesar Rp 700.744.626.429.20 dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 616.078.1555.926.20 dan belanja langsung sebesar Rp 84.666.470.500.00.

Anggaran kedua tertinggi disusul oleh Dinas Bimair memiliki total anggaran Rp 376.034.485.710.60 dengan peruntukan belanja tidak langsung Rp 15.792.388.110.60 dan belanja langsung Rp 360.242.097.600.00.

Dinas terakhir yang memiliki anggaran paling tinggi tapi serapannya rendah adalah Dinkes yang memiliki jumlah anggaran sebesar Rp 201.145.072.606.97 dengan rincian belanja tidak langsung Rp 86.225.585.006.97 dan belanja langsung Rp 114.919.487.600.00.

"Adanya KPK, sebetulnya bukan sebuah alasan, untuk tidak menyerap anggaran secara maksimal," ujar Ahmad. 

Dikatakan Ahmad, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Sekertaris Daerah (Sekda) untuk memberi dorongan kepada seluruh OPD untuk secepatnya melakukan penyerapan APBD 2016 dengan maksimal. (RE/rri)

About www.gspradio.com

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama