Memasuki semester tahap ke II, penyerapan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) 2016 baru terserap 31,39 persen. Lambatnya
penyerapan APBD 2016 tersebut, diduga akibat dampak dari kasus korupsi
dana BPJS 2014, yang melibatkan Bupati Subang H Ojang Sohandi.
Kepala
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Subang,
H Ahmad Sobari, mengatakan, lambatnya penyerapan APBD tersebut karena
ada kehati-hatian dari para pengguna anggaran, dalam hal ini para Kepala
OPD, karena takut tersandung kasus korupsi.
"Mungkin akibat
adanya kasus korupsi BPJS tersebut, sehingga KPK turun ke Subang. Jadi
semua SKPD lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran, sehingga
mengakibatkan serapan APBD jadi lambat," kata H Ahmad Sobari, Selasa (14/6/2016).
Ahmad juga
menjelaskan secara rinci, bahwa dari 34 OPD, lima diantaranya serapannya
masih dibawah 15 persen, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes), Bina Marga dan
Pengairan (Bimair), Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkimaih),
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
(Hutbun).
"Kelima dinas itu memang paling rendah, kita akui memang ada kecemasan akibat dampak kehadiran KPK di Subang,"
Ahmad
juga sangat menyayangkan karena tiga diantara lima OPD yang serapannya
rendah tersebut yaitu, OPD yang memiliki anggaran paling tinggi pada
tahun 2016 ini misalnya, Disdik Subang memiliki total anggaran sebesar
Rp 700.744.626.429.20 dengan rincian untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp 616.078.1555.926.20 dan belanja langsung sebesar Rp
84.666.470.500.00.
Anggaran kedua tertinggi disusul oleh Dinas
Bimair memiliki total anggaran Rp 376.034.485.710.60 dengan peruntukan
belanja tidak langsung Rp 15.792.388.110.60 dan belanja langsung Rp
360.242.097.600.00.
Dinas terakhir yang memiliki anggaran paling
tinggi tapi serapannya rendah adalah Dinkes yang memiliki jumlah
anggaran sebesar Rp 201.145.072.606.97 dengan rincian belanja tidak
langsung Rp 86.225.585.006.97 dan belanja langsung Rp
114.919.487.600.00.
"Adanya KPK, sebetulnya bukan sebuah alasan, untuk tidak menyerap anggaran secara maksimal," ujar Ahmad.
Dikatakan
Ahmad, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Sekertaris Daerah (Sekda)
untuk memberi dorongan kepada seluruh OPD untuk secepatnya melakukan
penyerapan APBD 2016 dengan maksimal. (RE/rri)
