» » Puluhan Ketua RT/RW di Pagaden Subang Ancam Mundur Tuntut Uang Insentif

Sejumlah Ketua RT dan RW di Desa Neglasari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, mengundurkan diri dari jabatan Ketua RT dan RW, karena tidak mendapatkan honor atau uang insentif yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) 2016, yang sudah menjadi hak para Ketua RT dan RW.

Belasan ketua RT dan RW tersebut, lebih memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya, sebagai bentuk protes akibat tidak menerima uang insentif sebesar Rp. 500.000 untuk ketua RT, dan Ketua RW sebesar Rp. 600.000, yang biasa diterima para Ketua RT dan RW setiap tahunnya.

Informasi yang dihimpun RRI dalam pencairan dana ADD tahun 2016 ini di Desa Neglasari yang menerima dana ADD sebesar Rp 528 juta, yang direalisasikan dalam dua tahap, yakni tahap satu 60 persen sebesar Rp 330 juta, dan tahap dua 40 persen sebesar Rp. 198 juta.

Salah seorang Ketua RT di Desa Neglasari, Sakim, mengatakan setiap pencairan dana ADD biasanya mendapatkan uang insentif, tetapi sekarang tidak ada di tahun ini, bahkan semua Ketua RT dan RW lainnya juga tidak mendapatkannya.

Pihaknya sangat kecewa karena hanya Ketua RT dan RW saja yang tidak mendapatkan insentif tersebut. Sementara bagi aparat desa mendapatkan uang insentif tersebut, seperti Jurutulis, Kadus, dan BPD.

Sementara itu kasus tidak dibayarkannya uang insentif bagi Ketua RT dan RW, terjadi juga di sejumlah Desa lainnya seperti, di Desa Gembor Kecamatan Pagaden, dari sekitar 36 Ketua RT dan tujuh Ketua RW, seluruhnya tidak mendapat uang insentif, yang bersumber dari dana ADD.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Desa Neglasari, Sugandi, yang didampingi Kaur Kesra, Rasdiwan mengatakan, bahwa tahun ini, desanya menerima ADD sebesar Rp 528 juta.

Dana ratusan juta tersebut, khusus digunakan untuk honor perangkat Desa, seperti Kades, Sekdes, Kaur dan Staf Desa, BPD, LPM serta Kadus. Di luar itu, pihaknya, juga menganggarkan ADD untuk honor para Ketua RT, RW dan lembaga pembinaan masyarakat lainnya.

Pihaknya beralasan, tidak dibagikannya honor RT dan RW ini, karena merupakan kebijakan Kepala desa (Kades). Sebab, ada kebutuhan mendesak untuk merehab bangunan aula Desa, yang kondisinya hampir roboh. Pihaknya, juga membantah banyak RT dan RW di daerahnya mundur gara-gara kecewa soal ADD. (rri)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama