PT. RADIO GESWARA PAMANUKAN - JLN. RAYA PANTURA 313 MUNDUSARI - PAMANUKAN - SUBANG - JAWA BARAT - 41254 - TLP : 0260-551535 - EMAIL : AE_GSPFM@YAHOO.COM - MARKETING : 081-3245-444-04
» » KPK Diminta Telusuri Ruislag PT Taekwang, DPRD Tanyakan Lahan Pengganti

DPRD Subang mempertanyakan lahan pengganti (ruislag) milik Pemda Subang pengganti lahan yang dibangun pabrik oleh PT Taekwang seluas 9.300 meter persegi. Dalam aturannya, luas lahan pengganti harus 1:3.

Mantan Ketua Pansus Ruislag Ujang Sumarna mengakui dirinya belum mengetahui lokasi lahan pengganti tersebut. Bahkan menurutnya, diduga proses ruislag tersebut kini menjadi bidikan KPK. DPRD sudah menyetujui ruislag tersebut pada sidang paripurna 29 Maret 2016 lalu yang digelar malam hari.

Ia menduga, lahan penggantinya hanya pimpinan DPRD dan pihak eksekutif yang mengetahui. PT Taekwang sudah mengetahui lahan milik Pemkab, sedangkan pemerintah sendiri belum menguasainya.

Dikatakan, dalam rapat Pansus, dirinya mendesak pihak eksekutif untuk menunjukkan lokasi lahannya. Tapi sampai saat ini belum juga ditunjukkan. 

“Kita dalam rapat Pansus sudah meminta (ditunjukkan) namun sampai saat ini gak pernah ditunjukkan juga. Kita tidak akan memanggil pihak Tekwang lagi karena Pansus-nya sudah selesai dan sudah disahkan. Sudah ditelusuri oleh KPK dan jangan sampai di devoner. Kami meminta KPK mengusut tuntas permasalahan ini,” tandasnya.

Sementara sebelum Perda ruislag disahkan, sejumlah aktivis mendesak agar Pemkab Subang menolak permintaan PT Taekwang untuk ganti rugi lahan. Bahkan Satpol PP bersama Pengadilan Negeri Subang pernah mematok lahan milik Pemda yang berada tepat di tengah pabrik itu. Perusahaan tersebut menyewa Rp80 juta/tahun kepada Pemda Subang.

Tapi kemudian Pemkab Subang menyetujui permintaan PT Taekwang dan mengajukan Perda ruislah (ganti rugi) kepada DPRD. Sama seperti pihak eksekutif, DPRD awalnya menolak, tapi kemudian melunak dan menyetujui Perda ruislag berbarengan dengan revisi Perda Waralaba.
Sementara pihak Bappeda Subang mengungkapkan, bahwa pendirian pabrik di wilayah Ibu Kota kabupaten, yaitu Kecamatan Subang menyalahi Perda RT/RW. 

"Kami hanya membuat aturan, dalam implementasinya itu kembali kepada kebijakan pimpinan. Seharusnya memang tidak boleh ada pabrik di wilayah perkotaan. Itu (Tekwang) kan sebagian masuk wilayah Kecamatan Subang. Tapi Perda-nya sudah direvisi dan tidak boleh melakukan perluasan usaha lagi,” ujar Kabid Sarana dan Prasarana Bappeda, Dini Rosdiana.

Ia mengaku tidak dilibatkan dalam proses ajuan Perda ruislag. Dini berharap, kedepannya pembangunan mengacu kepada RT/RW yang sudah ditetapkan. Sementara dalam izin prinsip No. 647/1025/BPMP tertanggal 7 juli 2011 disebutkan, PT Taekwang mengajukan perizinan untuk perumahan, bukan pabrik.(pe)

About www.gspradio.com

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama