» » Pansus I DPRD Subang Tetapkan BPBD Damkar.

Akhirnya Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Subang, dan Pemkab Subang sepakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terbentuk, tetapi dengan catatan, bahwa berdirinya BPBD di Subang, harus digabungkan dengan Pemadam Kebakaran (Damkar). 

Hal itu dikatakan Anggota Pansus I DPRD Subang, Masroni SE, Senin (29/8/2016). Sebelumnya dalam pembahasan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), BPBD tersebut, sempat akan tertunda karena secara prinsipil, dari amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2015, tentang perubahan SOTK, tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan PP tersebut.

"PP itu kan mengamanatkan, agar perubahan SOTK itu mengacu kepada azas efektif dan efesien, serta optimalnya pelayanan publik, maka untuk terbentuknya BPBD itu, Kita perlu menggabungkan BPBD dengan Damkar, dan akhirnya Kita sepakati BPBD Damkar masuk dalam perubahan SOTK, yang akan Kami sahkan melalui Sidang Peripurna DPRD,"

pertimbangan BPBD disatukan dengan Damkar, karena Damkar masuk dalam rumpun BPBD, sehingga terbentuknya BPBD Damkar menjadi sebuah jawaban, dari desakan kebutuhan akan BPBD di Kabupaten Subang, yang mana Subang sebagai salah satu Kabupaten yang rawan bencana.

"Atas desakan kebutuhan itulah Kami di Pansus I DPRD, berupaya menjawab kebutuhan itu, sehingga kedepan, jika terjadi bencana, penanggulangan dan penanganan bencana tersebut bisa lebih terintegritas,"

Subang sangat membutuhkan keberadaan BPBD Damkar tersebut tegas Masroni, geografis yang dimiliki Subang seperti pegunungan di wilayah selatan, dataran mulai dari wilayah timur, tengah, barat hingga utara, dan pantai di wilayah pantura, semuanya memiliki potensi bencana berupa, longsor, banjir bandang, angin puting beliung, banjir, dan rob, serta kebakaran, itu semua perlu penanggulangan dan penanganan yang cukup serius dari Pemkab Subang.(rri)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama