» » Gubernur Dilarang Ganti Pejabat 6 Bulan Sebelum Akhiri Masa Jabatan

Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota dilarang mengganti pejabat 6 bulan sebelum akhir masa jabatan atau 6 bulan setelah dilantik. Hal ini tercantum dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) yang ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo.

Tjahjo menandatangani permendagri tersebut pada (22/9/2016) lalu, seperti dikutip dari situs Setkab, Senin (16/10/2016). Permendagri tersebut nomor 73/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dikutif dari Detiknews, Dalam permendagri itu ditegaskan bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota dilarang mengganti pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Menurut permendagri ini, menteri berwenang memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Menteri mendelegasikan kepada direktur jenderal otonomi daerah untuk memberikan persetujuan tertulis.

"Dirjen otonomi daerah Kemendagri menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud setiap 6 bulan kepada menteri," bunyi pasal 5 ayat (2) permendagri ini.

Permendagri itu berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada (27/9/2016) oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM Widodo Ekatjahjana.

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama