Ketua Komisi I DPRD Subang, Dede Warman
menyatakan, adanya penolakan penetapan Upah Minimum (UMK) tahun 2017 sebesar
8,25 persen, oleh kaum buruh, merupakan hal yang wajar, dan Kita Pemerintah,
harus mencari solusi terbaik, agar semua pihak tidak merasa dirugikan. "Jika aksi unjukrasa buruh itu esensinya
melakukan penolakan PP nomor 78 tahun 2015, tentang sistem pengupahan, ya Kami
harus mencari solusi terbaik, agar aspirasi masyarakat tetap terakomodir dan
kepentingan para Pengusaha teta terlindungi," ujar Dede . Jika
mengacu kepada PP 78 tahun 2015, tentang sistem pengupahan, yang berdasarkan
perkembangan inflasi daerah, namun kata Dede, pihaknya akan berupaya mencari
celah, agar penetapan UMK sesuai dengan harapan kaum buruh. Sementara itu tegas
Dede, apapun upaya Komisi I dan Pemkab Subang, dalam mengakomodir kepentingan
buruh dan Pengusaha, tentunya senantiasa akan tunduk terhadap aturan
perundang-undangan yang berlaku.(rri)
