Pemkab Janjikan Hibah Rp300 Juta untuk Pencegahan HIV/AIDS

Komitmen pemerintah rerhadap penanggulangan penyakit menular HIV/AIDS sudah ditunjukkan pemerintah melalui kebijakan anggaran. Hal itu tercantum dalam Permendagri No 20 Tahun 20007 tentang Pedoman Pembentukan KPA. Dengan demikian, penanggulangan penyakit ini menjadi kewajiban setiap lembaga pemerintah disesuaikan dengan program masing-masing.

Tapi faktanya, pemerintah daerah, terutama di setiap dinas masih bingung dalam mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS. Khawatir menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada umumnya hanya teralokasi di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Belakangan, baru Satpol PP Subang dan Dinas Perhubungan mulai mengalokasikan.

Di Satpol PP, anggaran penanggulangan HIV diselipkan dalam program sosialisasi miras, sedangkan di Dinas Perhubungan masuk dalam program pembinaan para sopir kendaraan umum. “Memang ini mungkin aneh, tapi kami punya komitmen, apalagi ini masalah kemanusiaan, tanggung jawab bersama. Tapi sayang kami tidak pernah dikumpulkan pimpinan, misal diimbau untuk menyisihkan anggaran,” tutur Enda, mewakili Dinas Perhubungan dalam acara sosialisasi yang digelar Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Subang di Hotel Grant Subang, Senin (21/11).

Desakan agar Pemda Subang lebih serius menanggulangi HIV/AIDS juga disampaikan Rama Riyadi dari LSM Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Tapi menurut Bappeda, di tahun 2017, anggaran sosialisasi HIV/AIDS tidak hanya muncul di Dinsos, Satpol PP dan Dishub, ada kecamatan yang sudah menganggarkan. “Kecamatan Jalancagak sudah anggaran untuk sosialisasi HIV/AIDS,” tambah bagian Staf Bappeda, Nurbayanti.

Komitmen pencegahan HIV/AIDS juga disampaikan Kepala Bagian Humas Pemda Aan Hadari. “Ini bocoran, di tahun 2017 kami akan memberikan hibah Rp300 juta untuk pencegahan HIV/AIDS melalui KPA. Cuma kami minta laporannya dibuat yang baik. Sebab masih banyak yang harus kami beri bantuan. Kami mohon kerjasamanya. Sebab tahun 2017 kami mengusulkan bantuan hibah lebih dari Rp45 miliar, tapi hanya terealisasi Rp2,5 miliar, itu harus kami bagi ke ratusan lembaga,” ungkap Aan.

Sekretaris KPA Provinsi Iman Tedjarahmana menambahkan, penanggulangan HIV harus dilakuka dari hulu ke hilir. Jangan terus diserahkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes). “Pencegahan bisa dilakukan sejak awal, di hulu. Masing-masing dinas melakukan perannya. Misal di Dinas Pendidikan ada pendidikan karakter, masukanlah tentang HIV ini, kemudian di Disnaker ada program sosialisasi kepada buruh. Peran Dinkes di hilir melakukan pengobatan,” ujarnya.

Ia membeberkan, di Jawa Barat yang kini menjadi perhatian serius adalah merebaknya penularan HIV di kalangan LGBT, terutama di kalangan LSL (Lelaki Seks Lelaki). Jumlahnya mencapai sekitar 11.000 orang, sebanyak 1.000 orang diantaranya masih usia remaja di bawah 18 tahun. Hingga kini di Jabar tercatat 20.296 kasus HIV dan 6.222 kasus AIDS.

Sementara berdasarkan data di KPA Subang, hingga Juni 2016 tercatat sebanyak 1.276 kasus HIV/AIDS. Kemungkinan menurut Sekretaris KPA dr. Maxi, masih banyak yang belum tercatat. (pe)