» » 819 PNS Subang Resmi Berlih Status

Sebanyak 819 PNS yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK di Pemkab Subang, menerima SK pengalihan status kepegawaian di aula Pemkab Subang, Rabu 14 Desember 2016. Status kepegawaian mereka berubah menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan mulai efektif berlaku per 1 Januari 2017.
 
Acara penyerahan SK pengalihan Status kepegawaian tersebut. dihadiri Asda III Sumasna, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Nina Herlina, Kepala Dinas Pendidikan, Engkus Kusdinar, dan para guru dan kepala sekolah.

Selain penandatanganan Berita Acara SK pengalihan status, secara simbolis diserahkan SK kepada perwakilan yang menduduki jabatan pengawas, fungsional guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK.

Kepala BKD, Nina Herlina mengatakan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemkab Subang telah menerima SK pengalihan PNS Daerah yang asalnya menduduki Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan tenaga Kependidikan menjadi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jumlah penerima SK totalnya sebanyak 819 orang, rinciannya Pengawas dan Guru DPK SMA/SMK Swasta sebanyak 70 orang, Fungsional Guru SMA dan tenaga Kependidikan 575 Orang, dan Fungsional Guru SMK serta tenaga Kependidikan sebanyak 174 Orang.

"Ada 16 orang yang masuk batas usia pensiun, tidak dapat diterbitkan SK Pengalihannya. Selain itu lima orang ada kesalahan Penulisan NIP kini sedang dalam proses penerbitan SK Pengalihan di BKN Kanreg III Bandung," ujarnya.

Asda III, Sumasna mengatakan para guru yang telah beralih status menjadi PNS daerah Provinsi Jawa Barat, Lokasi Kerja tidak ada perubahan signifikan. Selain itu beralihnya status juga mendapatkan reward yang berbeda. 

"Urusan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama, mari bersama- sama membangun dunia pendidikan ke depan agar lebih baik dan harus optimis peralihan status ini akan memberikan manfaat yang baik bagi dunia pendidikan di Kabupaten Subang," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Kusdinar mengatakan dengan penyerahan SK tersebut, per 1 Januari 2017 sudah efektif menjadi pegawai Pemprov Jabar. 

"Jadi gaji, tunjangan serta sarana prasana SMA dan SMK di Subang resmi diserahkan ke Provinsi. Namun untuk aset masih dipilah dan dalam proses penghitungan," ujarnya.

Dikatakannya, dengan pengalihan tersebut otomatis pengangkatan, promosi, dan rotasi guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK kewenangannya ada di Provinsi. 

"Kami di Subang hanya sebatas komunkiasi dan koordinasi, sehingga lebih fokus ke pendidikan dasar, yaitu PAUD, SD, dan SMP," ujarnya.***(prlm)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama