» » Biaya Mengurus STNK dan BPKB Meroket, Siapa Diuntungkan?

PUNGUTAN liar atau pungli dalam mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) memang istilahnya sudah enggak ada dan semuanya pun seolah lebih mudah. Tapi mulai Jumat 6 Januari 2017 mendatang, biaya mengurusnya bakal 2-3 kali lipat! 

Ya tentu bagi kita yang bergantung pada kendaraan demi bergulat dengan kehidupan sehari-hari bakal tepok jidat. Soalnya kita bakal harus merogoh kocek lebih dalam untuk jadi pengendara yang tertib dengan surat-surat kendaraan.

Rinciannya dari berbagai sumber, untuk penerbitan STNK baru roda dua (motor) nantinya tarif barunya sebesar Rp100 ribu (tarif lama Rp50 ribu), perpanjangan STNK Rp100 ribu (tarif lama Rp75 ribu), pengesahan STNK Rp25 ribu (tarif lama Rp0). 

Sedangkan untuk roda empat (mobil) atau lebih, penerbitan STNK baru Rp200 ribu (tarif lama Rp75 ribu), perpanjangan STNK Rp200 ribu (tarif lama Rp75 ribu) dan pengesahan Rp50 ribu (tarif lama Rp0). 

Untuk BPKB roda dua, penerbitan barunya berbiaya Rp 225 ribu (tarif lama Rp80 ribu), ganti kepemilikan Rp225 ribu (tarif lama Rp80 ribu), penerbitan mutasi Rp150 ribu (tarif lama Rp75 ribu). Adapun untuk penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) ongkosnya Rp60 ribu (tarif lama (Rp30 ribu). 

Sedangkan roda empat atau lebih penerbitan BPKB barunya Rp225 ribu (tarif lama Rp80 ribu), ganti kepemilikan Rp375 ribu (tarif lama Rp100 ribu). Sementara penerbitan TNKB-nya Rp100 ribu (tarif lama Rp50 ribu). 

Kenaikan tarif baru itu berlaku secara nasional didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). P‎eraturan ini dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tentang Jenis dan tarif atas PNBP. 

Tentu ini jadi “kado tahun baru” yang kurang mengenakkan bagi pemilik kendaraan. Terlebih yang penghasilannya pas-pasan dan bergantung pada kendaraannya masing-masing demi mencari sesuap nasi. 

Aturan baru ini juga jadi sasaran kritik pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menilai, bahwa pemerintah menaikkan tarif-tarif pajak baru ini, untuk menambal kebocoran anggaran APBN. 

“Pemerintah jangan panik dengan menaikkan pajak-pajak konsumsi karena gagal di tax amnesty. Jangan nyasar ke publik untuk gampangnya seperti kasus tax amnesty. Yang lakukan hanya yang di dalam negeri, sedangkan sasaran utama masih sangat minim,” tutur Agus lewat sambungan telefon. 

Sementara pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjajaran Idil Akbar, mengatakan, masyarakat perlu mendapat kejelasan atas kebijakan tersebut. Apalagi karena kenaikannya terbilang terlalu tinggi. 

“Kenaikan pengurusan STNK dan BPKB perlu dikaji ulang, terutama perlunya transparansi untuk apa kenaikan tersebut diberlakukan. Jika kondisi ideal seperti ini sudah tercapai saya yakin masyarakat tidak punya alasan untuk menolak kenaikan tersebut,” timpal Idil, Selasa (3/1/2017). 

Satu lagi yang harus diketahui, ternyata pemerintah menaikkan tarif-tarif tersebut tak terlebih dulu “merundingkannya” dengan para legislator. Ini juga yang kemudian jadi kritik dari anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw. 

“Itu(kenaikan tarifnya) berlebihan. Seharusnya dibicarakan dengan wakil rakyat, karena ini membebani rakyat. Tiba-tiba rakyat kaget. Orang mau bayar pajak, oh uang enggak cukup, tiba-tiba dinaikkan,” tandas Wenny. (okez)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama