» » Minim Fungsi dan Pelayanan, Kang Dedi Lebih Setuju Dishub Dibekukan

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi lebih setuju jika Dinas Perhubungan di wilayahnya dibekukan. Pasalnya, selain minim fungsi dan pelayanan, dinas tersebut disinyalir menjadi sarang para oknum yang melakukan pungutan liar.

“Saya menilai, selama ini fungsi-fungsi di dinas terkait tak begitu berjalan dengan baik. Makanya, saya lebih setuju dinas ini dibekukan saja,” ujar Dedi, Senin (30/1).

Dedi mengaku, selama ini fungsi dan pelayanan yang ada di instansi tersebut hanya sebatas uji KIR. Namun demikian, dalam hal ini pihaknya tak bisa berbuat banyak. Karena, untuk melakukan pembekuan itu terbentur aturan SOTK.

“Sebenarnya, dinas ini tak terlalu dibutuhkan,” jelas dia.

Menurut Dedi, petugas Dishub sudah tak punya kewenangan lagi meminta retribusi. Baik, parkir di terminal maupun retribusi jalan. Tak hanya itu, penindakan terhadap kendaraan juga bukan lagi kewenangan petugas instansi ini. Sebab, hanya kepolisian yang bisa menindak kendaraan yang melanggar aturan.

“Jadi, satu-satunya fungsi Dishub di daerah ini soal KIR saja,” seloroh dia.

Dirinya pun merasa heran, saat ini dinas yang sangat dibutuhkan justru yang terkena peleburan. Semisal, Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Padahal, fungsi dan pelayanan dinas tersebut sangat banyak dibanding dengan Dinas Perhubungan.

Sudah minim fungsi, lanjut Dedi, saat ini ada temuan pungli. Pada Jumat (27/1) kemarin, tim saber pungli berhasil menangkap tangan dua oknum PNS yang bekerja di Unit KIR, Dishub.

Atas kejadian ini, pihaknya belum bisa memastikan status dua oknum PNS tersebut. Akan tetapi, pihaknya sangat mengapresiasi langkah tim saber pungli tersebut, yang telah berhasil membongkar kasus dugaan gratifikasi pelayanan KIR.

“Untuk statusnya, kami masih menunggu putusan pengadilan. Jika terbukti, maka mereka bisa dipecat dengan tidak hormat,” tegas dia. (Inilahkoran)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama