» » TKI Rental, Modus Baru Pengiriman TKI Ilegal ke Timur Tengah dan Malaysia

Tenaga kerja Indonesia (TKI) rental menjadi modus baru, dari para sindikat terhadap warga negara Indonesia (WNI) bekerja ke luar negeri secara ilegal. 

Modus pengiriman itupun berhasil diungkap oleh jajaran direktorat jenderal imigrasi kementerian hukum dan HAM sejak 3 minggu terakhir. 

Kepala bidang humas dan umum direktorat jenderal imigrasi, Agung Sampurno, mengatakan, sejak tercium modus pengiriman TKI Rental pada 3 minggu lalu, jajarannya langsung mengadakan investigasi secara intensif di 3 bandara yang menjadi pintu keluar para WNI itu yang berada di Jakarta, Surabaya dan Medan. 

“Umumnya mereka (calon TKI Rental) itu tidak tahu mereka itu mau ke mana. Hanya diarahkan masuk ke airport (bandara) dan nanti di dalam cara mereka sudah diatur, kalau mereka jawab seperti ini,” ujar Agung Sampurno ketika dihubungi via telepon, Minggu (12/2/2017).

Ditambahkan Agung, hingga Minggu (12/2/2017), jajarannya berhasil menggagalkan keberangkatan 32 WNI yang diduga akan dijadikan sebagai TKI Rental di sejumlah negara di kawasan Timur-tengah dan Malaysia melalui bandara internasional Soekarno-Hatta. 

“Jadi, dia tidak akan terlindungi, karena tidak jelas siapa yang akan mempekerjakan dia. Dia hanya didatangi oleh satu sindikasi dan diberangkatkan (ke negara tujuan). Setibanya di sana mereka akan ditampung oleh perusahaan yang memberangkatkan. Di tempat itu harus menunggu dan tidak boleh ke mana-mana, sampai ada yang mengorder (memesan),” papar Agung Sampurno. 

Sedangkan, TKI Rental sendiri merupakan istilah bagi TKI yang bekerja pada perusahaan maupun perorangan bagi jangka waktu perbulan, perminggu, perhari bahkan perjam. Namun, tanpa dilengkapi dengan adanya kontrak kerja. 

Modus inipun disinyalir menjadi modus baru bagi pengiriman TKI ilegal sejak diberlakukannya moratorium pengiriman TKI ke Timur-tengah dan Malaysia 2015 lalu. 

Sementara, seluruh biaya dari kampung halaman, pembuatan dokumen perjalanan hingga tiket pesawat ditanggung oleh perusahaan penyalur melalui sindikat.

Agung Sampurno menyatakan, ke 32 WNI yang digagalkan keberangkatannya karena diduga akan dijadikan sebagai TKI Rental itupun selanjutnya dikembalikan ke daerah asal, karena mereka dinilai sebagai korban. 

“Meski demikian, untuk sementara waktu nama puluhan WNI itu masuk kedalam daftar penangguhan pembuatan paspor baru,” tambahnya. 

Menurut Agung, saat ini tim penyidik masih melakukan penyidikan intensif terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan modus pengiriman TKI Rental. 

“Terutama, mengenai sindikat yang terlibat, ada tidaknya WNI berusia dibawah umur, serta pemberian akses bagi pembuatan paspor para calon TKI rental tersebut,” jelas Agung Sampurno.(rri)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama