» » Dukung Penegakan Hukum yang Transparan

Bewara GSP - Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pengawas Pelaku Korupsi Bhineka dan LSM Gelora melakukan unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Subang, Rabu (22/3). Aksi kemudian berlanjut di gedung DPRD Subang.
 
Ketua LSM Pengawas Pelaku Korupsi Bhineka, Endang Supriadi SH MH dalam orasinya mengatakan dukungannya terhadap penegakan hukum yang transparan, tidak diskriminatif, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

aksi tersebut menyuarakan beberapa tuntutan, diantaranya menolak adanya kerjasama pos layanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Subang dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tidak terakreditasi.

Kedua, menuntut adanya tindakan tegas terhadap dugaan kasus KKN antara panitia verifikasi pengadaan kerjasama layanan posbakum Pengadilan Negeri Subang dengan oknum tertentu.

“Segera cabut SK Ketua PN Subang tentang kerjasama antara Pengadilan Negeri dengan OBH yang tidak terakreditasi, dan menindak tegas panitia verifikasi OBH layanan Posbakum Pengadilan Negeri Subang,” ucapnya.

Ia juga menambahkan kantor Posbakum Pengadilan Negeri Subang diharapkan menjadi kantor pelayanan hukum terhadap masyarakat tidak mampu dan jangan menjadi “kantor advokat” yang pindah kantor ke Posbakum Pengadilan Negeri Subang.

Endang juga mengancam akan melakukan aksi ke Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung jika tuntutannya tak dipenuhi.

Sementara saat aksi di gedung DPRD, massa menyoroti maraknya toko modern ilegal di Kabupaten Subang.

“Sesuai dengan perda, Satpol PP harus segera menutup Tokma sebagai toko modern yang tidak memiliki izin,”ujar Ketua LSM Gelora,Bedi.

Di kesempatan tersebut para pengunjuk rasa diterima oleh Ketua DPRD Beni Rudiono. “Alhamdulillah Ketua DPRD Subang menerima dan merespon kami serta berjanji akan menindak tegas toko modern yang tidak memiliki izin usaha,” lanjutnya.

Sementara itu Beni berjanji akan segara berkoordinasi bersama Dinas Pol PP untuk menutup toko modern yang tidak memiliki izin tersebut.

“DPRD Subang akan segera memanggil pihak eksekutif dalam hal ini Satpol PP untuk segera melakukan langkah tegas berupa penutupan toko modern yang tidak berizin. Kemudian Tokma yang di Pagaden juga akan segera ditutup,” janjinya. (pe)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama