» » Pemkab Diminta Dukung Pembangunan Desa

Bewara GSP - Untuk memperkuat fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sejumlah BPD meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang untuk merestui dibentuknya Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se- Kabupaten Subang.
 
Sejumlah BPD pun mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Desa (Dispemdes), untuk mendapatkan informasi aturan seputar pembentukan forum BPD. Ketua Tim Add-Hock pembentukan Forum Komunikasi BPD Se-Kabupaten.Subang,Imanudin mengatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa telah mengalami perubahan.

Sebelumnya BPD hanya berperan sebagai penyelenggara dari pemerintahan Desa, kini fungsi dan peran BPD menjadi lembaga yang melaksankan fungsi pemerintahan Desa.

Imanudin sebagai salah satu anggota BPD Desa Binong, menyatakan sudah selayakanya di Kabupaten Subang terbentuk Forum Komunikasi Badan Permusyawaran Desa (BPD), apalagi UU Desa no 6 tahun 2014 memberikan kewenangan dan kewenangan lokal desa dalam menyelenggarakan roda Pemerintahan Desa.

Bahkan tidak hanya itu, UU Desa telah mengamanatkan desa mendapat anggaran yang bersumber dari APBN, dimana setiap Desa akan mendapat Rp 1,5 milyar. Namun, karena keterbatasan anggaran kini dana desa yang bersumber dari APBN tersebut turun secara bertahap.

Dengan besarnya dana itu, pemerintah bermaksud untuk memandirikan desa dan mensejahterkan masyarakat desa. Namun hal itu tidak akan terwujud manakala BPD tidak paham dan tidak mampu mentransformasikan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sementara itu BPD asal Kecamatan Tambakdahan Otong Yuda yang merupakan BPD Desa Bojongkeding juga Sekretaris Tim Add-Hock Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengaku pihaknya telah berdikusi dan berdialog dengan sejumlah BPD di beberapa kecamatan.

Pada kesempatan itu juga Wawan Setiawan yang merupakan Ketua BPD Desa Gambarsari, menyayangkan Pemkab Subang belum memiliki niatan baik untuk membuat ruang komuninkasi gagasan, isud, dan sharing perkembangan kemajuan.

Wawan tetap berharap Pemerintah Daerah Subang untuk mengakomodir apa yang dikehendaki oleh seluruh Ketua BPD ini.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pemdes Enjat menyatakan, Permendagri tidak mengatur secara eksplisit tentang Forum BPD, tetapi untuk tujuan jalinan silaturahmi dan penguatan fungsi antar BPD, menurutnya bisa saja dibentuk forum itu, yang penting tidak keluar dari tufoksi BPD itu sendiri. (pe)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama