» » Enam Desa Terdampak Pelabuhan Patimban

Bewara GSP - Pinjaman luar negeri untuk proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, bisa segera dicairkan. Pasalnya, syarat-syarat utama yang diajukan oleh Jepang sudah rampung. Salah satunya, penetapan lokasi (penlok) pengadaan tanah sarana penunjang dan jalan akses ke pelabuhan.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), A. Tonny Budiono mengungkapkan, penlok sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada akhir minggu lalu. Dalam penlok tersebut, Pemprov menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana penunjang dan jalan akses Patimbang mencakup wilayah dua kecamatan dengan luas sekitar 372 hektare.

Lokasi pertama berada di wilayah Kecamatan Pusakaneagara, yang terdiri dari lima desa. Yakni, Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Pusakaratu, dan Desa Kotasari. Lokasi kedua berada di Kecamatan Pusakajaya, tepatnya Desa Pusakajaya. Dengan ditetapkannya penlok ini, maka Pemprov bisa segera melakukan pembebasan lahan melalui kantor wilayah badan pertanahan Pemprov Jabar.

Di sisi lain, penetapan penlok semakin memuluskan pencairan dana pinjaman Pemerintah Indonesia pada Jepang untuk pembangunan proyek ini. Sebab, penlok menjadi salah satu syarat utama untuk pinjaman dana tersebut. Bila sebelumnya penandatanganan loan agreement bersama dengan pemerintah jepang ditargetkan Juli, maka Tonny optimis ini bisa lebih cepat.

”Penlok keluar, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) udah beres bisa langsung jalan. Bisa Juni, semoga,” ujarnya pada Koran ini, kemarin. Seperti diketahui, proyek pelabuhan ini diprediksi menelan dana hingga Rp43,2 triliun. Sebagian besar pendaaan berasal dari pinjaman Jepang. Pada tahap awal, Pemerintah Indonesia mengajukan pinjaman sebesar USD 1,7 Miliar.

Dengan cairnya dana tersebut, maka pembangunan proyek Patimban pun bisa lebih cepat dilaksanakan. Pemerintah mulai bisa melakukan pembebasan lahan dan membangun akses menuju Pelabuhan di Kabupaten Subang itu.

”Habis ini tinggal loan lalu green book. RTRW sudah, penlok ada, amdal (analisis dampak lingkungan) ada. Tinggal jalan,” ungkapnya.

Pemerintah sendiri sudah merancang pembangunan patimbang dalam tiga tahap. Tahap awal akan dimulai pada 2018. Ketiga tahap itu adalah pembangunan tahap I, dengan dua fase. Pada fase 1, pembangunan digadang-gadang akan memakan dana sebesar Rp 17,63 triliun. Sedangkan pada fase 2, anggaran yang harus disiapkan sebesar RP 14,16 triliun.

Pada tahap II dan III, masing-masing diprediksi menelan dana sebesar Rp 7,58 trilliun dan Rp 3,86 triliun. Seluruhnya ditargetkan rampung pada tahun 2027. 

Nantinya, Patimban akan memiliki kapasitas terminal yang luar biasa. Patimban diyakini mampu melayani bongkar muat kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS per tahun dan terminal kendaraan sebanyak 600 ribu CBU per tahun.

Daerah Terdampak Pelabuhan Patimban

1. Desa Patimban (Kecamatan Pusakanagara)
2. Desa Kalentambo (Kecamatan Pusakanagara)
3. Desa Gempol (Kecamatan Pusakanagara)
4. Desa Pusakaratu (Kecamatan Pusakanagara)
5. Desa Kotasari (Kecamatan Pusakanagara)
6. Desa Pusakajaya (Kecamatan Pusakajaya)
• Pembangunan pelabuhan patimban dibagi tiga tahap
• Tahap awal dimulai pada 2018
• Ketiga tahap itu adalah pembangunan tahap I, dengan dua fase
• Fase 1, pembangunan digadang-gadang akan memakan dana sebesar Rp 17,63 triliun
• Fase 2, anggaran yang harus disiapkan sebesar Rp14,16 triliun
• Pada tahap II dan III, masing-masing diprediksi menelan dana Rp7,58 trilliun dan Rp3,86 triliun
• Seluruhnya ditargetkan rampung pada tahun 2027
• Patimban akan mampu melayani bongkar muat kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS per tahun dan terminal kendaraan sebanyak 600 ribu CBU per tahun  (mia/jpg/pe)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama