» » Buruh Harus Sadar Hak dan Kewajiban

Bewara GSP -  Momentum Hari Buruh tahun ini, diharapkan buruh semakin sadar dan mengerti terhadap hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, diterima, dan diperjuangkan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPC K SPSI Kabupaten Subang, Warlan SE.
 
“Untuk May Day tahun ini kami memilih untuk ikut aksi unjukrasa damai ke kantor Gubernur dan DPRD Jawa Barat, kendati pemerintah Subang mengadakan kegiatan jalan santai, bakti sosial dan lainnya,” ujarnya, Senin (1/5).

Dalam aksi di halaman Gedung Sate tersebut, para buruh menyampaikan terkait UMSK Subang Tahun 2017 yang sampai saat ini belum ditandatangan oleh Gubernur. Padahal aturan baru tersebut telah diplenokan pada tanggal 13 April 2017 lalu.

 “Ini sangat penting karena upah merupakan faktor utama, selain bentuk penghasilan utama ini akan berdampak terhadap perhitungan upah lembur, iuran BPJS dan lain-lain. Sehingga kalau tidak kunjung selesai, pekerja dan pengusaha tidak ada acuan, walaupun  pembayaranya nanti harus dirapelkan,”

Selanjutnya, mengenai ketegasan tentang sistem kerja kontrak (PKWT). Karena menurut UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen 100 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan PKWT, sangat jelas bahwa pekerjaan yang sifatnya tetap dan terus menerus tidak boleh diberlakukan sistem Kontrak (PKWT).

“Yang terjadi di lapangan adalah semua pekerjaan di jadikan pekerja kontrak (PKWT), yang tidak memberikan kepastian jelas tentang nasib buruh, karena rawan sekali dengan pemutusan kerja dengan alasan dan kesalahan yang dicari,” 

Selain itu, pihaknya meminta agar Pegawai Pengawas ketenagakerjaan terus meningkatkan kinerjanya untuk menindak pengusaha yang melanggar aturan normatif. “Apalagi sekarang semua Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di tarik ke provinsi, karena masih banyak pelanggaran normatif dibiarkan begitu saja,” tegasnya.

Sementara itu ketua PC FSP TSK SPSI, Toto Sunarto berharap peringatan May Day yang dilaksanakan Pemerintah tidak hanya jadi kegiatan seremonial semata. Apalagi ini merupakan anjuran dari Pemerintah Pusat.

“Semoga ini bisa menjadi koreksi kinerja internal pemerintah dalam melaksanakan dan mengawasi sistem ketenagakerjaan dan dapat memaksimal kinerja tripartit kabupaten. Kami berharap Pemerintah juga bisa mengadakan dialog Ketenagakerjaan dengan menghadirkan para steakholder dan pemangku kebijakan bersama dengan buruh,”

Dirinya menilai, isu mengenai beberapa perusahaan yang teranam tutup itu bukan karena faktor Kenaikan Upah atau Kebijakan kesejahteraan yang diberikan, apalagi kebijakan Upah sudah dibatasi oleh PP 78.

“Mungkin penyebabnya adalah pengelolaan sistem managemant internal yang kurang sehat, karena para buyer pemberi order perusahaan patuh dan taat terhadap regulasi aturan dan norma yang berlaku, sejauh semua diikuti dan dilaksanakan pihak buyer akan terus memberikan order dan tidak akan menarik order,” (pe)


About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama