» » Kemenkumham Undang Ratusan Lembaga di Subang

Bewara GSP - Kepala Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Dr. Susi Susilowati membuka kegiatan Sosialisasi Badan Hukum dengan tema “Pentingnya Status Badan Hukum Pada Organisasi Dalam Mendapatkan Kepastian Hukum” di hotel Fave Subang, Selasa (09/05/2017).
 
Dihadiri ratusan undangan yang terdiri dari berbagai organisasi, LSM, Media dan perusahaan serta lembaga kegiatan juga diisi dengan diskusi terbuka antara audiens dan pemateri yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam sambutannya Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat Dr.Susi Susilowati mengatakan pentingnya Badan Hukum untuk kepastian hukum.

” Adanya sosialisasi terkait Badan Hukum ini tentunya untuk lebih menginformasikan pentingnya sebuah lembaga seperti Yayasan, pondok pesantren untuk berbadan hukum, selain itu sekarang untuk pengajuan proposal dan lainnya juga menggunakan badan hukum karena agar dapat melakukan aktivitas hukum,” ungkapnya

Terkait pengawasan dan evaluasi terhadan Lembaga berbadan hukum menurut Susi jika sudah berbadan hukum namun dalam kegiatanya ternyata menyimpang dari ketentuan yang ada maka akan diberi sangsi.

“Tentu jika menyimpang dari peraturan yang ada sangsinya berupa pencabutan SK Menkumham tapi sebetulnya yang berwenang mengawasi itu Kesbangpol di daerah,” kata dia
“Kami Awasi yang sudah terdaftar di Kemenkumham dan tugas kami memang memberikan penjelasan-penjelasan badan hukum tersebut, dan kan organisasi itu kan punya visi, misi sendiri serta sumber dananya dari mana,” tambah dia lagi
Sangsi yang diberikan oleh Pemerintah dilaksanakan karena ada unsur penyimpangan dari ketentuan yang pada awalnya disepakati sehingga dikeluarkannya Surat Keputusan Menkumham salah satunya yang dilarang adalah keluar dari tatanan hukum NKRI dan bisa dituntut secara hukum jika ada unsur pidananya.

“Maka kalau melenceng perlu dipertanyakan mengapa seperti itu bahkan cenderung merusak tatanan tentu saja dicabut SK Menkumhamnya, jika ada unsur pidananya tentu akan ditindak oleh para penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang ada,” ungkap  

Kepala Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Dr. Susi Susilowati membuka kegiatan Sosialisasi Badan Hukum dengan tema “Pentingnya Status Badan Hukum Pada Organisasi Dalam Mendapatkan Kepastian Hukum” di hotel Fave Subang, Selasa (09/05/2017).
 
Dihadiri ratusan undangan yang terdiri dari berbagai organisasi, LSM, Media dan perusahaan serta lembaga kegiatan juga diisi dengan diskusi terbuka antara audiens dan pemateri yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam sambutannya Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat Dr.Susi Susilowati mengatakan pentingnya Badan Hukum untuk kepastian hukum.

Adanya sosialisasi terkait Badan Hukum ini tentunya untuk lebih menginformasikan pentingnya sebuah lembaga seperti Yayasan, pondok pesantren untuk berbadan hukum, selain itu sekarang untuk pengajuan proposal dan lainnya juga menggunakan badan hukum karena agar dapat melakukan aktivitas hukum.

Terkait pengawasan dan evaluasi terhadan Lembaga berbadan hukum menurut Susi jika sudah berbadan hukum namun dalam kegiatanya ternyata menyimpang dari ketentuan yang ada maka akan diberi sangsi.

“Tentu jika menyimpang dari peraturan yang ada sangsinya berupa pencabutan SK Menkumham tapi sebetulnya yang berwenang mengawasi itu Kesbangpol di daerah,” kata dia
“Kami Awasi yang sudah terdaftar di Kemenkumham dan tugas kami memang memberikan penjelasan-penjelasan badan hukum tersebut, dan kan organisasi itu kan punya visi, misi sendiri serta sumber dananya dari mana,” tambah dia lagi

Sangsi yang diberikan oleh Pemerintah dilaksanakan karena ada unsur penyimpangan dari ketentuan yang pada awalnya disepakati sehingga dikeluarkannya Surat Keputusan Menkumham salah satunya yang dilarang adalah keluar dari tatanan hukum NKRI dan bisa dituntut secara hukum jika ada unsur pidananya.

“Maka kalau melenceng perlu dipertanyakan mengapa seperti itu bahkan cenderung merusak tatanan tentu saja dicabut SK Menkumhamnya, jika ada unsur pidananya tentu akan ditindak oleh para penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang ada,” ungkap dia.(WK)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama