» » OJANG AJUKAN PK : Berharap Kasus Pungli K2 segera Diusut

Bewara GSP - Kabar terbaru datang dari Ojang Sohandi. Mantan Bupati Subang tersebut akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus korupsi yang menjeratnya. “Berkasnya sedang kita siapkan,” ungkap Kuasa Hukum Ojang Sohandi, Rohman Hidayat SH kemarin (18/5).
 
Menurut Rohman, penyususan berkas PK kliennya diharapkan bisa secepatnya rampung. Sehingga pasca Lebaran (Idul Fitri, red) nanti bisa segera diajukan. Melalui PK ini, lanjut Rohman, Ojang berharap hukumannya bisa berkurang.

“Pak Ojang merasa uang yang ia terima dan yang dibagikan tak sebesar itu,” tutur Rohman.
Rohman menjelaskan, PK didasarkan pada Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga menjerat kliennya. 

Selain itu, Ojang juga berharap kasus pungutan dalam proses pengangkatan CPNS dari tenaga honorer kategori II (K2) di Kabupaten Subang segera dituntaskan. “Melalui PK ini juga pak Ojang berjanji akan membeberkan siapa saja yang menerima uang tersebut,” tandas Rohman.

Seperti diketahui, Ojang Sohandi divonis dengan hukuman 8 tahun penjara. Ojang terbukti bersalah melakukan kejahatan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain menjatuhkan hukuman selama 8 tahun penjara, Ojang juga harus membayar denda sebesar Rp300 juta dengan subsider 4 bulan penjara.

Vonis tersebut lebih rendah 1 tahun dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK dengan hukuman 9 tahun penjara, denda Rp300 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Sebelumnya, dalam berkas dakwaan, Ojang Sohandi disebutkan telah menerima uang dari mantan Kabid Pengadan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Heri Tantan, senilai Rp6,1 miliar lebih. Uang yang diduga bersumber dari pungutan tenaga honorer K2 tersebut diserahkan secara bertahap selama tahun 2012 hingga 2015. 
 
Meski demikian, jumlah tersebut kemudian dibantah Ojang selama masa persidangan berlangsung. Tak hanya kepada Ojang, uang pungutan itu disebutkan mengalir kepada sejumlah pejabat tinggi Pemkab Subang dan sejumlah anggota DPRD Subang. 
 
Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih menyita sejumlah barang bukti terkait kasus pungli K2 tersebut. Barang bukti yang disita berupa handphone milik Wawan (mantan ajudan Ojang), rumah dan tanah milik Heri Tantan dan kendaraan milik Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang, Nina Herlina. (pe)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama