» » Petani Patimban Tolak Harga Murah

Bewara GSP - Ratusan petani di Kecamatan Patimban mendukung pembangunan pelabuhan berskala internasional di wilayahnya. Namun demikian mereka menolak jika nanti ganti rugi lahan yang terdampak dihargai murah. Para petani menghendaki proses ganti rugi lahan layak sesuai kondisi saat ini.
 
Itu disampaikan Paguyuban Tani Berkah Jaya saat melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Camat Pusakanagara, Senin (8/5).  Menurut koordinator aksi, Arim Suhaerim, pihaknya meminta agar proses ganti rugi lahan sawah petani yang terkena dampak pembangunan Pelabuhan Patimban memenuhi rasa keadilan masyarakat.  

Keadilan yang dimaksud adalah pada saat pendataan dan penetapan harga pembebasan lahan pelabuhan haruslah sesuai dengam keinginan masyarakat Patimban dan Kalentambo. Mengingat lahan yang terdampak merupakan sawah teknis irigasi dan subur yang mampun menghasilkan produksi padi hingga 7 ton per hektare.

“Jadi kita sangat mendukung Pelabuhan Patimban ini, tetapi kita juga punya hak dan kehendak harga ganti ruginya yang tinggi dan layak, ya sekitar Rp2,5 juta,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini telah mendengar informasi bahwa pemerintah sudah menyiapkan anggaran pembebasan lahan sekitar Rp500 miliar. Sedangkan buget pembangunan pelabuhan mencapai Rp43 triliun. Sementara luas area lahan yang akan dibebaskan sekitar 360 hektare.

“Kita ingin klarifikasi dari pemerintah bahwa sawah kami subur. Jika ada yang mengatakan lahan kita ini tandus, hal ini melukai perasaan kami. Pemerintah harus mempertimbangkan harga yang layak. Kita sudah membantu dan mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban, tetapi kalau harganya murah akan kita tolak,” tambahnya.

Camat Pusakanagara, Hj Ela Nurlaela saat menemui pengunjuk rasa, mengatakan bahwa pihaknya juga menginginkan harga tanah ganti untung dan layak untuk petani. Tetapi penentuan harga adalah bukan kewenangannya. Sebelum menentukan harga, pemerintah akan membentuk tim independent atau Appraisal yang akan menentukan dan menetapkan harga pembebasan lahan yang terkena dampak pelabuhan.

“Jadi saat ini belum sampai pada tahap penetapan harga pembebasan tanah, semuanya akan diatur oleh peraturan yang berlaku,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama Koordinator Paguyuban Tani Berkah Jaya Patimban, Arim Suhaerim menyatakan, pihaknya akan menggandeng tim advokasi dari IPB untuk melakukan penelitian lahan terdampak.

“Kita ingin ketemu pak Jokowi untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan petani Patimban dan Kalentambo yang akan terkena dampak,” tandas alumnus IPB tersebut.

Di kesempatan terpisah, Ketua DPRD Subang, Beni Rudiono menegaskan, pembangunan pelabuhan berskala internasional di Kecamatan Patimban dipastikan akan dilakukan tahun ini. Pemkab Subang saat ini sedang fokus membahas RTRW untuk pembanguan pelabuhan tersebut. Namun tidak dipungkiri saat ini sudah banyak spekulan tanah yang bermain di kawasan Patimban tersebut.

“Kalau berbicara masalah pemerintah dan urusan tanah, jelas harga tanah tetap ditentukan oleh pemerintah. Apabila para spekulan membeli tanah disana dengan harga mahal, tetap pada saat dibutuhkan tanah tersebut pasti dibeli dengan murah, karena pembanguan pelabuhan ini untuk kepentingan negara,” ungkap Beni. (pe)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama