» » Disdik Jabar Siap Benahi Persoalan PPDB Tingkat SMA/SMK

Bewara GSP - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi mengaku pihaknya akan segera mengevaluasi Sistem Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Jawa Barat yang baru saja dilaksanakan.

Hal tersebut disampaikan saat pihaknya melakukan audiensi dengan Forum Ormas, Lsm dan Komunitas (Formas) se-Jawa Barat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat yang dinilai bermasalah.

Perwakilan Formas, Pius Manalu mengatakan pihaknya menyampaikan sejumlah keluhan yang disampaikan masyarakat terkait PPDB tahun ajaran 2017/2018 dalam audiensi tersebut.

"Intinya kami ingin mengakomodir tentang para calon siswa yang belum terakomodir. Banyak aturan yang menjadi masalah," kata Pius, di Kantor Disdik Jawa Barat, Jalan Dr. Rajiman, Kota Bandung, Kamis (13/7/2017).

Dia mengatakan dalam audiensi tersebut yang juga dihadiri staf dinas pendidikan, disampaikan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB, mulai dari keluhan sistem online PPDB, aturan zonasi, hingga kuota jalur MoU yang dinilai menimbulkan masalah.

"Zonasi kami temukan bahwa satu sekolah yang jarak 30 meter tidak diterima. Intinya kami minta dari dinas ada diskresi tidak hanya bicara aturan dari Disdik Jabar untuk melakukan penyelesaian demi kondusivitas Jabar," ujarnya.

Kuota siswa rawan melanjutkan pendidikan (RMP) juga harus diawasi dengan baik. Sebab banyak laporan yang diterima pihaknya bahwa siswa RMP masih harus membayar biaya yang diminta pihak sekolah. Padahal aturannya mereka dibebaskan dari segala macam pungutan.

Pihaknya pun menuntut aturan kuota MoU harus dicabut. Sebab aturan ini berpotensi akan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat kecil.

"Menghapus jalur MOU yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan menginjak-nginjak hak rakyat untuk pelaksanaan tahun depan," ucapnya.

Sementara itu, Hadadi memastikan pihaknya akan melakukan perbaikan dengan melakukan evaluasi segala permasalahan yang disampaikan dalam audiensi tersebut.

Evaluasi ini didasarkan pada masukan-masukan dan kendala yang disampaikan dari berbagai pihak termasuk para orang tua siswa dan pakar. Hadadi pun mengakui, pelaksanaan PPDB perdana oleh Disdik Provinsi ini terjadi berbagai permasalahan.

Permasalahan muncul malah terjadi sejak hari pertama pelaksanaan PPDB baik jalur akademis dan non akademis. Sistem PPDB yang dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan penerimaan siswa baru ini menjadi lebih transparan, namun kenyataan dalam pelaksanaannya malah terjadi berbagai gangguan teknis yang mendasar.

"Ini tahun pertama Disdik Jawa Barat alih kelola PPDB. Kita akan evaluasi sistem online," kata Hadadi.

Menurut Hadadi, kendala permasalahan sistem PPDB ini muncul tidak terlepas dari buruknya sosialisasi yang dilakukan. Pasalnya ia beralasan peraturan pemerintah pusat terkait petunjuk teknis pelaksanaan PPDB ini dikeluarkan berdekatan dengan waktu pelaksanaan PPDB.

Untuk itu dengan jangka waktu kurang dari satu bulan menjadikan sosialisasi tidak berjalan maksimal, sehingga mengakibatkan kesalahan yang dilakukan masyarakat diakibatkan oleh informasi yang tidak sampai.

Seperti contoh kesalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan PPDB jalur non akademis, yakni masyarakat sering kali mengunggah banyak berkas yang sebetulnya tidak dibutuhkan dalam proses pendaftaran secara online.

"Intinya sosialisasi kami harus lebih intensif, harus lebih gencar kami sepakat. Tapi memang ini realitas antara aturan dari Jakarta juga baru Mei kan?. Pelaksanaan Juni, "ungkap dia.

Meski pihaknya mengakui tidak maksimal dalam melaksanakan sosialisasi, namun ia memastikan pada jangka waktu satu bulan sebelum pelaksanaan PPDB, pihaknya telah mengumpulkan seluruh kepala dinas pendidikan di kabupaten/kota di Jabar. Namun ternyata sosialisasi tersebut masih kurang.


"Artinya sudah dilakukan namun dianggap masih kurang," tuturnya.

Sementara itu, terkait peraturan zonasi dan MoU dalam jalur non akademik yang banyak dikeluhkan juga oleh masyarakat, pihaknya berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena aturan tersebut adalah kewenangan dari kemendikbud.

Kemudian, permasalahan lain yang diterima oleh pihaknya adalah terkait kasus-kasus tidak masuknya calon peserta didik dengan Passing grade besar yang mendaftar ke sekolah tunjuannya, namun namanya hilang dan tergeser oleh Passing grade yang lebih rendah.

Untuk itu Hadadi pun berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut jika memang benar hal tersebut terjadi.

"Keluhan lainnya terkait siswa RMP yang tidak masuk di sekolah yang paling dekat. Saya jawab apabila sekolah negeri rombelnya masih ada, bisa diterima RMP ini. Tapi kalau sudah penuh silahkan kepala sekolah koordinasi dengan swasta terdekat dan dijamin RMP ini kalau belum 20 persen dibebaskan dari berbagai pungutan DSP dan SPP di negeri maupun swasta," ungkapnya.

Dengan masukan-masukan dan juga evaluasi yang akan segera dilakukan oleh pihaknya, ia berharap pelaksanaan PPDB tahun berikutnya bisa berjalan lebih baik. Evaluasi sendiri akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk di tingkat sekolah akan dilakukan Disdik Jawa Barat sehingga ke depannya bisa lebih lancar.

Ia menambahkan yang terpenting ialah seluruh anak di Jawa Barat bisa bersekolah baik di sekolah negeri maupun swasta. (IJK)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama