» » Disdik Subang Belum Terapkan Aturan Lima Hari Sekolah

Bewara GSP - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Subang belum menerapkan aturan lima hari sekolah. Alasannya, aturan tersbeut masih menjadi pembahasan di tingkat pusat.
 
“Di pusatnya masih kontroversi mengenai aturan lima hari sekolah ini. Jadi kami menunggu kepastian dari pusat seperti apa,” kata Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Subang, Arta Hidayat kemarin (28/7).


Arta mengatakan, Disdikbud Subang bakal mengikuti aturan dari pusat. Ketika di pusat sudah final dan sudah ada anjuran untuk memberlakukan lima hari sekolah, tinggal ditindaklanjuti.
“Jadi untuk SMP di Subang belum ada yang memberlakukan lima hari sekolah,” ujarnya.
Terpisah, Kabid Pembinaan SD Disdikbud Kabupaten Subang, Mukfi Effendi mengatakan, ada dua sekolah di Subang yang telah menerapkan lima hari sekolah, yakni SD PIT Bhaskara Subang dan SD IT Alamy.
“Yang sudah siap dan sudah jalan, SD PIT Bhaskara dan SD IT Alamy. Karena dari awal sudah full day,” ungkapnya.
Dia mengatakan, untuk SD negeri belum ada satupun yang siap dan sudah melaksanakan aturan lima hari sekolah.
Sementara itu, pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Subang mendukung sepenuhnya kebijakan Mendikbud mengenai pendidikan karakter melalui lima hari sekolah. “Kami yakin Mendikbud Prof Muhadjir Effendy telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden untuk keberhasilan pendidikan karakter,” ungkapnya.
Dia mengatakan, Mendikbud Muhadjir Effendy dikenal sebagai ahli pendidikan yang basis akademiknya kuat. Bahkan pengalamannya di dunia pendidikan luas. 
Sehingga diyakini keputusannya berada di jalur kebijakan yang kuat, taat asas, dan konstitusional.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan program sekolah lima hari terus berjalan. Muhadjir masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) untuk menguatkan kebijakan tersebut.
Muhadjir mengatakan (Peraturan Menteri) Permen Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur persoalan tersebut akan dicabut. Permen itu nantinya akan digantikan dengan Perpres.(pe)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama