» » Kenaikan Tunjangan DPRD Masih dalam Pembahasan

Bewara GSP -DPRD Subang mulai menyusun raperda tentang kenaikan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan. Hal tersebut sebagai tidak lanjut dari penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu. Dengan aturan tersebut, nominal tunjangan anggota serta pimpinan DPRD se-Indonesia dipastikan bakal naik.
Ketua DPRD Subang, Beni Rudiono belum bisa memastikan besaran kenaikan tunjangan dan tambahan fasilitas anggota dewan. Namun demikian, ia memastikan kenaikan tunjangan tersebut akan berdampak besar terhadap para wakil rakyat di daerah.

“Apakah tunjangan kendaraan dinas, gaji atau lainnya, apakah nanti mobil dinas akan turun dalam bentuk tunjangan atau bagaimana, saat ini prosesnya sedang dilakukan dalam pembuatan raperda dan menunggu perbupnya,” ungkap Beni, kemarin (28/7).
Beni juga mengaku belum bisa memastikan status kendaraan dinas yang saat ini dipegang para anggota dewan. Semua akan terjawab saat dalam perda yang saat ini sedang disusun DPRD Subang.
“Mengenai kendaraan dinas yang saat ini ada, apakah nanti akan ditarik atau diganti berupa tunjangan, masih belum pasti,” jelasnya.
Sementara kebijakan untuk kendaraan dinas pimpinan DPRD, lanjut Beni, kemungkinan besar tidak akan berubah. Kendaraan yang ada saat ini akan tetap melekat pada masing-masing pimpinan.

“Untuk pimpinan DPRD kan ada hal-hal yang susah dihindari. Seperti (mobil dinas) untuk pimpinan dewan, karena sudah melekat secara otomatis,” tandasnya.

Beni mengimbau, apapun kebijakannya nanti, ia berharap para anggota DPRD bisa memaksimalkan kinerjanya.
Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Subang, Agus Masykur Rosadi. Menurut Agus, kenaikan tunjangan anggota DPRD perlu aturan hukum yang jelas. Mulai perda (peraturan daerah) hingga perbup (peraturan bupati).

“Sejauh ini belum selesai. Penyusunan perda mengenai tunjangan dewan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Ssehingga paling lambat bulan September 2017 sudah rampung dan terealisasi,” tuturnya.
Seperti diketahui, PP 18/2017 resmi diundangkan pada 2 Juni 2017. Dengan demikian, aturan soal tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP 24/2004 tidak lagi berlaku.
Melalui aturan tersebut, fasilitas bagi anggota DPRD juga ditambah, mulai dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. Bahkan bila pimpinan DPRD tidak memakai kendaraan dinas, mereka akan mendapat uang transportasi.

Tak hanya itu, anggota DPRD juga akan mendapat tunjangan komunikasi.
Tunjangan komunikasi bagi anggota DPRD dibagi menjadi 3 kategori. Kategori tinggi mendapat tunjangan komunikasi 7 kali uang representasi, kategori sedang mendapat 6 kali uang representasi, dan kategori rendah mendapat 5 kali uang representasi.
Namun demikian, penambahan nominal akan disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Sehingga tidak akan membebani APBD.

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama