» » Pansus Revisi Perda Desa Siap Akomodir 2 Tuntutan yang Menjadi Aspirasi Apdesi

Bewara GSP - Ketua Panitia Khusus Pansus revisi Perda nomor 4 tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, Anggi Hendra Awangsah menegaskan, pihaknya terus berupaya untuk memperjuangkan semua aspirasi yang disampaikan seluruh lapisan masyarakat Subang, khususnya para Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), yang mengawal aspirasi revisi Perda tersebut, terutama dua hal yang menjadi tuntutan para Kepala Desa yaitu, menghapus batasan usia 60 tahun, dan percepat pelaksanaan Pilkades Sernetak 2019 ke 2018.

Tuntutan yang pertama kata Anggi, terkait dengan penghapusan batasan usia pencalonan Kepala Desa 60 tahun, yang dianggap mengkebiri hak-hak masyarakat Subang, dan pasal batasan usia tersebut, bertentangan dengan Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014, namun pihaknya juga perlu memasukan sebuah regulasi persyaratan bagi calon Kepala Desa dengan menunjukan general cek up atau Surat Keterangan Sehat Jasmani,

Sementara itu, terkait dengan tuntutan Apdesi, terkait dengan ditariknya pelaksanaaan Pilkades Serentak 2019 ke 2018, yang berbenturan dengan pelaksanaan Pemilu Legeslatif dan Pemilihan Presiden, Anggi menegaskan, dari hasil studi banding ke sejumlah Kabupaten, termasuk Kabupaten Batang Jawa Tengah, Pilkades Serentak digelar pada tahun 2019, dan di tahun 2018 tidak dianggarkan di APBD, dan kasus tersebut sama ppersis dengan di Subang, apabila Apdesi keukeuh ingin menggelar Pilkades Serentak 2018, Pansus akan berupaya melakukan loby dengan pihak eksekutif, meski sebenarnya anggaran tersebut! Belum masuk dalam APBD 2018.
Namun, menurut Anggi, besok Selasa (21/10/2017) Pansus menjadualkan hearing dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), jika memungkinkan diusulkan di APBD Perubahan 2018.
"Demu terakomodirnya tuntutan penarikan waktu pelaksanaan Pilkades Serentak 2019 ke 2018, pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin, Meski aanggarannya sampai saat ini bekum ada kejelansan, tetapi besok Kami akan mencoba mendorong itu kepada eksekutif," tuturnya.
Anggi menambahkan, yang menjadi kekhawatiran dari Pansus, ketika semua aspirasi itu tidak terakomodir, tetapi Pansus tetap akan berupayan sebalum pembahasan revisi Perda inoi di sahkan di Rapat Paripurna DPRD Subang, yang dijadualkan digelar pada Rabu (1/11/2017) nanti. (r2i)
 

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama