» » Pengelolaan Dana di Dinas Dikbud Berpotensi Hambat Opini WTP Subang

Bewara GSP - Pengelolaan dana di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Subang berpotensi menghambat opini BPK wajar tanpa pengecualiaan (WTP) Pemkab Subang.

Pada 2016 lalu, Pemkab Subang yang dua tahun berturur-urut mendapat opini discliamer, berhasil keluar untuk ketiga kalinya dan mendapat opini WDP atau Wajar Dengan Pengecualiaan. Padahal, hasil penilaiaan penggunaan APBD 2017 itu Pemkab Subang bisa memperoleh WTP jika tidak terhambat enam point, yang lima diantaranya ada di Dinas Dikbud.

"Waktu itu terhalang lima point, dan empat diantaranya ada Dinas Dikbud, yaitu soal penata usahaan BOS dan Set," kata Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Dikbud Tita Terista

Jika, keempat masalah itu tidak secepatnay dibenmahi, kata Tita, laporan keuangan Pemkab Subang 2017 ini bisa gagal mendapat WTP. Sayangnya, pada penggunaan anggaran tahun berjalan ini, justru penyerapan dana APBD hingga bulan 10 ini terseok. Kepala Dinas Disdik Suwarna Murdais mengaku, dari sekitar Rp110 miliar dana untuk pos belanja langsung itu, baru 20% yang sudah terserap. 

Dana sebesar itu, tertinggi berada untuk belanja raport SD dan SMP sebesar Rp2 miliar dan 211 paket senilai Rp60 miliar. "Untuk paket baru 4 paket yang sudah aman. Sementara lainnya ,masih baru progres termasuk untuk belanja raport," imbuhnya

Kendati demikian, Tita optimistis, penyerapan APBD di Dinas Pendidian bisa tuntas sebelum berganti tahun. "AKhir November insya Allah sudah beres. Sekarang sedang kita benahi," imbuhnya

Kepala Dinas Dikbud Suwarna Murdais mengatakan, kendati terbilang telat, namun dia optimistis, secepartnya bisa dituntaskan. Suwarna enggan banyak memberi komentar soal itu. Sebaliknya, dia berjanji pada tahun depan persoalan itu bisa dituntaskan. "Sekarang terus kita benahi. Tahun 2018, sudah tidak ada lagi yang seperti ini. Perlahan tapi pasti kita benahi," jelasnya

Bupati Imas Aryumningsih mewanti-wanti dua Dinas terkait penyerapan APBD. Selain Dinas Dikbud, Dinas lain yang disorot adalah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kedua Dinas yang mendominasi minimnya penyerapan APBD itu diminta segera melakukan pembenahan. (ts)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama