» » Bawaslu Berwenang Batalkan Paslon di Pilkada Serentak 2018

Bewara GSP - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu, dari mulai tahapan awal, sampai dengan tahapan akhir Pemilu.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Hermanus Kotto mengatakan Bawaslu juga bisa membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Paslon Walkot/Wawalkot dan Paslongub/Wagub, jika terbukti semua Paslon tersebut, melakukan pelanggaran money politik secara terstruktur, sistematis dan masiv, juga dibatalkan karena melakukan mahar politik pada saat pencalonan, dan pembatalan Paslon tersebut, berlaku sampai periode Pilkada Berikutnya.  
Hermanus mengatakan, dalam proses persidangan pembatalan Paslon tersebut, tekhnisnya persis seperti jalannya persidangan pada umumnya. 
"Harus ada pelapor, terlapor, saksi-saksi, termasuk saksi ahli, dan barang bukti pelanggaran yang dilakukan terlapor, ya sebagaimana jalannya persidang di Pengadilan saja seperti itu," jelasnya.
Selain itu pelanggaran kampanye hitam, baik itu yang dilakukan Paslon, tim sukses maupun simpatisan kata Hermanus, juga menjadi salah satu kewenangan Bawaslu untuk memprosesnya.
"Pokoknya, semua pelanggaran Pilkada itu, menjadi kewenangan Bawaslu, untuk memprosesnya," tegas Hermanus.  di sel-sela mengisi sosialisasi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Subang, Kamis (23/11/2017).
Maka dari Hermanus berharap, demi suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 ini, masyarakat harus ikut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak ini, sesuai dengan tug line Bawaslu di Pilada Serentak 2018, bersama Rakyat Awasi Pemilu, bersama Bawaslu Tegakan Keadilan.(r2i)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama