» » Puluhan Santri Masih Diungsikan

Bewara GSP - Sedikitnya 40 santri Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Huda Ciasem hingga kini masih diungsikan di Dinas Sosial Kabupaten Subang. Hal ini untuk menghindari amukan massa terhadap penghuni pondok pesantren yang berlokasi di Dusun Bungur Gede Desa Sukahaji Kecamatan Ciasem tersebut.
Seperti diketahui, Senin (25/12) malam, sejumlah warga mendatangi Ponpes Miftahul Huda. Mereka geram terhadap aktivitas ponpes tersebut. Tak hanya tertutup, warga juga menuding ponpes tersebut mengajarkan aliran sesat.
Kemarin (26/12), Pemkab Subang berserta instansi terkait menggelar rapat di Rumah Dinas Wakil Bupati. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Subang Imas Aryumningsih, Kapolres AKBP Mohammad Joni, Ketua MUI Mohamad Musa, Kepala Kemenag Abdulrohim dan Kepala Dinas Sosial Ramhat Effendi.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, Drs Rahmat Effendi mengatakan, pihaknya tak bisa memastikan sampai kapan para santri akan menempati aula kantor Dinas Sosial. Untuk kenyamanan para santri, Dinas Sosial sudah menyiapkan berbagai perlengkapan, mulai dari kasur, bantal, ruangan tidur, hingga makanan serta minuman.
Selain para santri, kata Rahmat, mereka yang diungsikan merupakan keluarga pemilik ponpes. Untuk berjaga-jaga, pihaknya juga mengerahkan relawan Tagana di sekitar kantor Dinas Sosial.
Masih menurut Rahmat, pihaknya juga menyiapkan dapur umum guna menyiapkan makanan.
“Sejauh ini para santri juga sangat baik selama tinggal di Dinsos, dan tidak ada yang berlaku aneh. Kita juga sangat hati-hati, karena mereka ngga makan daging,” jelasnya.
Sementara itu Bupati Subang, Imas Aryumningsih meminta permasalahan Ponpes Miftahul Huda jangan dibuat berlarut-larut.
“Harus segera dilakukan penanganan dengan secepatnya, dan harus dicari jalan keluarnya. Apalagi dengan situasi yang saat ini juga, jangan sampai ada hal-hal yang membahayakan, seperti penjarahan dan lainnya,” ungkap Imas saat memimpin rapat, kemarin (26/12).
Selain meminta tidak kembali ke ponpes sebelum dipastikan aman, Imas juga meminta para santri tidak keluar area Dinas Sosial.
“Maksimal pemindahan selama 90 hari. Kalau perlu nanti (pemindahan) bersama KPAI dan BPBD dilibatkan agar secepatnya bisa tuntas,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama Kapolres Subang, AKBP Mohammad Joni mengatakan, permasalahan ini bermula dari amarah warga yang kesal dengan aktivitas dan kegiatan para santri Ponpes Miftahul Huda yang dinilai menyimpang. Untuk menghindari amukan warga, para santri dan keluarganya pun terpaksa diungsikan ke kantor Dinas Sosial.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kata Kapolres, dalam ponpes tersebut banyak ditemukan simbol serta semboyan-semboyan teroris dan ISIS.
“Dari hasil penyelidikan, pesantren ini sudah A1 (beritanya dapat dipercaya/dipertanggung jawabkan) teroris, karena dari hasil olah TKP, banyak sekali bukti-butki dan semboyan teroris, terutama mengenai ISIS,” ungkap Kapolres saat mengikuti rapat.
Kapolres juga meminta para santri dan keluarganya tidak kembali ke ponpes. Hal itu dianggap akan menyulut kemarahan warga.
“Kalau kita mengembalikan (para santri), maka nyawa mereka akan terancam dan amarah warga pasti meningkat. Dampaknya tentu akan menjadi bumerang, terutama jaringan mereka yang luas,” tambahnya.
Kepala Kantor Kemenag Subang, Abdulrohim mengatakan, Ponpes Miftahul Huda sudah memiliki izin sejak tahun 1980. Awalnya, ponpes tersebut melaksnakan pendidikannya seperti biasa pada umumnya. Namun sejak kepemimpinannya diganti dari Abdullah ke menantunya, Khoriul Anam, aktivitas ponpes mulai banyak kejanggalan. Apalagi Khoriul Anam merupakan warga pendatang.
“Awalnya baik-baik saja. Namun setelah pergantian kepemimpinan banyak hal yang janggal,” tandasnya.
Selain itu mengenai lahan hibah ponpes, kata Adulrohim, sudah melanggar karena dipakai untuk permukiman pribadi.
Sementara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Subang, KH Muhammad Musa mengaku belum bisa memutuskan Ponpes Miftahul Huda mengajarkan radikalisme atau aliran sesat. Pihaknya masih harus melakukan kajian yang lebih mendalam.
“Kita harus lakukan pengkajian lebih mendalam. Jadi belum bisa mengatakan sesat atau tidaknya,” terangnya.
Saat diminta tanggapannya, salah seorang santri, Sugito enggan berkomentar. Ia pun mengaku entah sampai kapan akan tinggal di kantor Dinas Sosial.
“Ya ngga tau kedepannya gimana,” tuturnya.
Pantauan selama rapat kemarin, sedikitnya ada 2 hal pokok yang dibahas, yakni mengenai penanganan santri yang saat ini berada di Dinas Sosial serta pengamanan pesantren. (PE)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama