» » 10 Ribu Ha untuk Kota Baru Patimban

Bewara GSP - Dalam beberapa tahun mendatang, pola ruang dan struktur Kabupaten Subang akan berubah. Itu menyusul keberadaan Pelabuhan Patimban di Kecamatan Pusakanagara.
Perubahan yang signifikan jelas akan terlihat di wilayah Pantura. Terlebih wilayah sekitar pelabuhan tersebut akan dijadikan kota baru dengan sebutan ‘Kota Baru Patimban’.
Wilayah itu akan menjadi kawasan strategis kabupaten (KSK) sebagai dampak besar dari konsekuensi pelabuhan bertaraf internasional tersebut.
Saat ini, site plan yang disebut kota baru Patimban masih dalam proses perencanaan. Namun yang pasti, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Subang menyebut luas kota baru akan menghabiskan lahan sekitar 10 ribu hektare. Kota baru akan mencakup Kecamatan Pusakanagara secara utuh, bagian dari berbagai kecamatan Pamanukan, Pusakajaya, Legonkulon dan Sukasari.
Unsur-unsur yang ada di dalam Kota Baru Patimban antara lain pelabuhan yang sudah pokok, perumahan-pemukiman, berbagai jasa mulai dari pendidikan, kesehatan, perdagangan termasuk industri dan pergudangan. Kota Baru Patimban juga akan dibangun secara konprehensif.
Perubahan pola dan struktur tak hanya berfokus di sekitar kawasan kota baru. Akan ada juga jalan tol Cipali-Pelabuhan Patimban. Tak hanya itu, rencananya akan dibangun trase kereta api dari stasiun Pagaden hingga Pelabuhan Patimban. Rencana itu berdasar PP No 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRW.
Selain itu pembangunan itu jalan tol diharapkan Pemkab Subang ke pemerintah pusat, jalurnya dekat dengan Kota Subang. Sehingga perekonomian berdampak luas ke masyarakat perkotaan Subang.
Kapan akan proses pembangunan jalan tol dan trase kereta api itu, hingga kini masih belum dipastikan. Namun yang pasti, karena amanat aturan hal itu harus dilakukan guna menunjang operasi pelabuhan Patimban. Dasar pembangunan pelabuhan itu sudah jelas PP No 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang.
BP4D Subang menyebut, dari pemerintah pusat sudah mulai bergerak untuk penyiapan jalur yang akan digunakan. Para camat sudah diajak bicara soal hal ini.
Kepala BP4D Subang, Sumasna menjelaskan adanya jalan tol baru dan trase kereta api yang baru itu sebagai implikasi dari pembangunan pelabuhan Patimban.
Dia mengatakan, pemerintah pusat sudah sangat serius untuk pembangunan pelabuhan Patimban ini. Pemkab Subang menanggapi atau menindaklanjutinya yaitu penyesuaian Perda RTRW yang baru.
Perda tentang Perubahan Atas Perda No 3 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Subang tahun 2011-2031, itu disahkan dalam sidang paripurna, kemarin (3/1).
Dia mengatakan, dampak dari pembangunan pelabuhan sampai dengan penunjangnya akan merubah berbagai aspek mulai dari ekonomi, budaya dan sosial masyarakat Subang.
Inilah yang nampaknya, kata Sumasna, harus dikawal bersama. Transformasi ekonomi, budaya dan sosial ini sangat diperhatikan oleh pemerintah.
Termasuk soal nasib nelayan yang saat ini jangkauan tangkap ikannya dekat, nanti harus bisa jankauannya lebih jauh. Artinya penyiapan kapal besar bagi nelayan mutlak harus ada.
Yang mesti disiapkan juga yaitu mengenai pendidikan. Lebih lanjut Sumarna mengatakan, harus ada pendidikan yang skill-nya dibutuhkan oleh sektor industri di pelabuhan Patimban.
Bupati Subang, Hj Imas Aryumningsih yang dalam beberapa kesempatan acara selalu membanggakan keberadaan pelabuhan itu mengharapkan ada manfaat yang didapat oleh masyarakat Subang.
Dengan membentuk kawasan strategis kabupaten (KSK) Baru, yaitu Kota Baru Patimban, sebagai upaya agar pembangunan pelabuhan bermanfaat bagi masyarakat.
“Dengan adanya rencana pembangunan pelabuhan utama Patimban maka Kabupaten Subang perlu mengambil manfaat dari keberadaan pelabuhan tersebut yaitu dengan membentuk kawasan strategis kabupaten (KSK) Baru, yaitu kawasan strategis kabupaten Kota Baru Patimban,” ungkap perempuan pertama yang menjadi Bupati Subang itu saat sidang paripurna pengesahan Perda tentang Perubahan Atas Perda No 3 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Subang tahun 2011-2031, itu disahkan dalam sidang paripurna, kemarin (3/1).
Ia tegaskan, semua pihak dapat mentaati apa yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislative mengenai Perda RTRW baru tersebut.
Sekretaris Pansus Pembahasan Perda tentang Perubahan Atas Perda No 3 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Subang tahun 2011-2031, Bobby Chaerul Anwar mengatakan, Perda ini menjadi payung hukum terlindunginya kepentingan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Subang.
DPRD meminta agar Pemda melalui bagian hukum membuat secara khusus Perda tentang Kota Baru Patimban yang diselaraskan dengan Perda RTRW.
Selain itu, kata Bobby, dalam laporan Pansus saat sidang paripurna mengusulkan pembangunan tambahan ruas jalan kabupaten. Meliputi ruas jalan Desa Parapatan-Desa Pasimuncang, ruas jalan Desa Bendungan-Desa Mekarwangi, dan pembangunan lingkar luar tol di daerah Pabuaran.
Pengamat ekonomi sekaligus Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja (Stiesa), Gugyh Susandy mengatakan, dampak pelabuhan itu harus dikendalikan oleh Pemkab Subang. Pemkab Subang harus punya peran, jangan sampai tak bertaji ada pembangunan di daerah sendiri.
Keberadaan pelabuhan akan menjadi epicentrum ekonomi di daerah itu. Salah satunya pertumbuhan ekonomi. Gugyh menyebutkan, ada tiga aspek yang perlu dipikirkan bersama berkaitan dengan dampak pelabuhan Patimban. Antara lain mengenai konversi lahan, keberlangsungan profesi nelayan dan keterlibatan masyarakat.
Mengenai konversi lahan, dari total lahan yang digunakan kawasan Pelabuhan seluas 356 hektare, di dalamnya terdapat lahan-lahan produktif yang harus dikonversi.
Lahan produktif seperti sawah yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan, oleh Pemkab Subang harus dicarikan gantinya. Berdasarkan data yang dimilikinya, Gugyh menyebutkan lahan sawah yang terkena pembebasan lahan untuk area pembangunan pelabuhan seluas 207, 33 hektare, tambah seluas 113,15 hektare dan ladang seluas 18,62 hektare. 

Berdasarkan hasil kajiannya, pembangunan Pelabuhan Patimban pada tahun 2027 berpotensi membuat wilayah Kecamatan Pusakanagara kehilangan potensi produksi pertanian sebanyak 1.943 ton/ha/tahun x 10 = 19.430 ton/ha atau setara dengan Rp.77.722.000/225,95 ha/tahun.
Sementara itu, pada tahun 2027 berpotensi membuat wilayah Kecamatan Pusakanagara kehilangan potensi produksi tambak air payau sebanyak 226.3 ton/ha/tahun x 10 = 2.263 ton/ha atau setara dengan Rp. 29.419.000 / 113,15 ha/tahun.
Sementara itu mengenai aspek masa depan profesi nelayan, harus juga menjadi perhatian. Dengan adanya nelayan yang terdampak, kemugkinan mereka sulit untuk beralih profesi. Karena itu menurut Gugyh, pekerjaan sebagai nelayan merupakan life skill yang berbeda dengan skill lainnya.
Solusi bagi nelayan yang paling pas, bukanlah beralih profesi.
Melainkan yang tepat adalah relokasi. Relokasi yang dimaksud yaitu memberikan ruang khusus bagi nelayan untuk melangsungkan kesehariannya seperti biasa sebelum adanya pembangunan pelabuhan.
Meski begitu, kampung nelayan yang bisa dibangun syaratnya konsepnya harus sama dengan keseharian nelayan sebelumnya. Atau bahkan bisa lebih bagus agar kehidupan nelayan bisa lebih baik dan sejahtera.
Aspek keterlibatan masyarakat juga harus menjadi perhatian. Gugyh berharap agar masyarakat sekitar kawasan pelabuhan Patimban bisa diberi peluang mudah bekerja. Baik saat pembangunan pelabuhan maupun saat beroperasi nanti.
Gugyh mengatakan, dalam pengoperasian pelabuhan di kawasan inti ke depan akan menggunakan high teknologi. Sehingga kualitas SDM yang diperlukan juga harus memiliki skill yang memadai untuk bekerja di sektor inti pelabuhan.
Peluang kerja adanya pelabuhan tersebut dia membagi menjadi dua bagian. Yaitu pada saat pembangunan dan bagi masyarakat yang skill tinggi khususnya di bidang logistik dan transportasi saat pelabuhan mulai beroperasi.
Lembaga pendidikan khususnya SMK dan Perguruan Tinggi harus sudah mulai mempersiapkan diri, agar lulusannya bisa diterima bekerja di pelabuhan Patimban.
Dia mengatakan, Pemkab Subang harus memperkuat perannya dengan adanya pelabuhan Patimban itu. Perda yang menangani khusus mengenai pelabuhan Patimban dapat menjadi kunci masuk dan dasar yang kuat Pemkab Subang bergerak demi kepentingan masyarakat. 
Pemkab Subang juga harus membuat masterplan untuk kawasan penunjang pelabuhan Patimban. Jangan sampai pembangunan di kawasan penunjang semrawut.
Lebih dari itu, Pemkab Subang juga harus berinvestasi di kawasan penunjang itu. Bisa melalui BUMD yang dibuat khusus maupun melalui koperasi yang skalanya besar.
“Perlu diketahui dari 356 hektar itu, kawasan intinya seluas 10 hektar. Sementar 346 hektar itu dikerjasamakan dengan swasta untuk menunjang pelabuhan. Nah Pemkab Subang harus berinvestasi di sana, jangan jadi penonton,”
(pe)

 

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama