» » Pemerasan Harus Dilawan

Bewara GSP - Aksi pemerasan dengan target Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilawan dan dilaporkan ke penegak hukum. Korpri pun mengajak kepada semua ASN agar tidak takut melawan aksi pemerasan. Ketua Korpri Ida Sudayat menegaskan, ASN di lingkungan Pemkab Subang jangan takut menghadapi pemerasan maupun ancaman. Harus berani melawan dan melaporkannya ke penegak hukum.

Ida semakin yakin penegak hukum bisa bergerak cepat. Buktinya, Rabu (07/3) lalu dirinya berhasil menjebak tiga orang pelaku pemerasan yang mengaku anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jika ada ASN yang didatangi lalu diperas langsung lapor saja kepada pihak berwajib. Jangan takut dan jangan mau diperas. Harus berani,” tandas Ida, kemarin.

Ia mengatakan, ASN jangan takut sebab sudah ada jaminan keamanan akan dilindungi dan laporannya akan ditindak cepat. Apalagi saat ini di Subang masih banyak aksi kriminal tersebut. Sebaiknya kata dia, jangan dihindari. Harus dihadapi dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. “Saya gak akan segan-segan jika ada oknum yang memeras ASN akan dilaporkan kepada pihak berwajib karena Subang harus kondusif,” timpal Ida.

Modus pemerasan yang dilakukan tiga orang mengaku anggota KPK dilakukan dengan dalih bahwa pejabat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) yaitu Kabid Permukiman Edi terlibat dalam kasus OTT Bupati Imas Aryumningsih. Mereka mengaku bisa menyelesaikan masalah itu asal disediakan uang sebesar Rp5 juta. Mereka pun meminta proyek di dinas tersebut.

Kemudian Edi melaporkan pemerasan itu kepada Kepala Dinas Ida Sudayat yang juga Ketua Korpri Subang. Sebab Edi curiga, KPK akan bekerja professional dan tidak akan meminta uang. “Sepengetahuan saya KPK tidak akan meminta proyek apalagi meminta uang bensin buat pulang,” katanya. Edi dan Ida Sudayat akhirnya berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan berhasil menjebak tiga orang pelaku pemerasan. Ketiganya berhasil diringkus tim Reskrim Polres Subang.
“Ketiga orang ini merupakan oknum LSM. Mereka mengaku sebagai komisioner dan menunjukkan surat kerja sama dengan LPPNRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Inonesia). Lalu minta proyek, tapi ternyata proyek yang diminta sudah dilakukan lelang. Sebagai gantinya mereka meminta uang,” ujar Kapolres Subang AKBP M. Johny saat gelar perkara. (pe)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama