» » PENEMPATAN ASN YANG TIDAK SESUAI MEKANISME DAN PROSEDUR, YANG MENJADI PENYEBAB RENDAHNYA KOPETENSI DAN KUALIFIKASI ASN SAAT INI.

Bewara GSP - Adanya pengaduan masyarakat kepada Ombusman, terakiat rendahnya kopetensi dan kualifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN), di Intansi Pemerintahan, mulai dari tingkat Daerah sampai dengan Pusat. Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Subang, Maman Suharno menyatakan, diakui atau tidak bahwa rendahnya kopetensi dan kualifikasi ASN, yang berdampak terhadap kinerja dan pelayanan publik, yang rendah.  

Persoalan ini kata Maman, karena ada indikasi kesalahan penempatan ASN, yang tidak sesuai dengan Jabatannya, meski upaya Pemerintah sudah maksimal, dengan melakukan rekrutment ASN melalui mekanisme dan prosedur jalur kopetensi CPNS ketat. Sementara itu Kasi Penempatan TKI Bina Penta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, H. Indra Suparman SH, saat dimintai tanggapannya seputar testimoni Ombusman, yang menyoroti tetntang rendahnya kopetensi dan kualifikasi ASN terhadap kinerja dan pelayanan publik, baik ditingkat Daerah maupun Pusat, dengan tegas Indra menyatakan, antara setuju dengan tidak setuju, karena jika melihat Sumber Daya Manusia (SDM) dari ASN yang ada sudah cukup mumpuni.  

Dan Indra juga seakat apa yang disampaikan LAKI, Ia sepakat, karena adanya indikasi kesalahan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) selama ini, pada saat menempatkan ASN di Dinas atau Intansi terkait, tidak sesuai dengan kopetensi dan kualifikasi, atau pendidikan ASN yang bersangkutan.  Subang, meski tanpa dukungan Anggaran yang memadai, bahkan bisa dikatakan tidak ada dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Subang selama ini, tetapi kinerja dan pelayanan publik tetap maksimal. 

Masih menurut Indra selama bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 ini pihakya sudah membedah kasus TKI yang bermasalah di luar negeri, baik yang legal maupun ilegal, sebanyak 45 kasus, 6 diantaranya masih dalam proses penyelesaian, bahkan terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan saat ini, pihaknya juga sudah menempatkan 2.040 TKI ilegal melalui Layanan Penempatan dan Perlindungan TKI Terpadu Satu Pintu (LP2TKITSP) Disnakertrnas Kabupaten Subang, dan ini sebagai bukti bahwa Kinerja dan pelayanan publik bisa maksimal, ketika penempatan ASN sesuai dengan kopetensi, kualifikasi, pendidikan dan ilmu yang dimiliki ASN. (r2i)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama