» » 500 RIBU WARGA SUBANG BELUM TERCOVER BPJS

Bewara GSP - Untuk meningkatkan jumlah pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Subang berupaya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kab Subang, dr. Ade Rusiyana sampai dengan tahun 2017 Pemkab Subang memiliki beban hutang dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

“Hutang Pemerintah Kabupaten Subang saja sampai 8 milyar rupiah ke rumah-rumah sakit baik di Subang maupun luar Subang seperti Rumah Sakit Ciereng, RSHS, Cicendo  dan Rumah Sakit Jiwa Cisarua dalam satu tahun lebih. Itu pun asalnya 10 milyar kita sudah tanggulangi 2 milyar sisanya 8 milyar,” bebernya kepada wartawan di sela-sela pertemuan dengan BPJS di Subang, Selasa (17/4/2018).
Dengan dialihkannya ke BPJS bisa mengurangi beban hutang. “Supaya nanti (beban) hutangnya bukan lagi di Pemda Subang tetapi dicover oleh BPJS,” jelasnya lagi. Menurut data dari sekitar 1,5 juta penduduk Subang, 500 ribu diantaranya belum tercover BPJS. 
Senada dikatakan anggota Komisi IV DPRD Kab Subang, Raska bahwa tantangan yang sekarang dihadapi ialah masalah pendataan penduduk dan anggaran. Dia berharap 500 ribu warga Subang yang belum tercover, ditahun 2019 bisa tercover semuanya oleh BPJS. “Kita berharap 500 ribu yang belum tercover (tahun) 2019) bisa tercover (semuanya),” ujarnya.
Kata Raska DPRD sangat mendukung upaya yang dilakukan pemerintah. “Kita (DPRD) pada dasarnya mah mendukung (supaya tercover layanan BPJS),” katanya.
Kemudian menurut Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kabupaten Subang, Ivan Ravian untuktahun 2019 harus ada jaminan seluruh penduduk Indonesia sudah terjamin oleh jaminan kesehatan.
Kata Ivan pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Subang akan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam selama 8 bulan terakhir ini untuk mengejar ketertinggalannya secara nasional. Kemudian kata dia untuk tujuan tersebut pihaknya perlu dukungan dari Pemerintah Kabupaten Subang diantaranya data penduduk dan sumber anggaran anggaran. 
Pada pertemuan ini, kata Ivan bersama pihak terkait menyusun langkah-langkahnya. Sudah disepakati untuk mengejar data penduduk yang berlum tercover. “Yang paling penting sekarang ini ialah data. Kemudian untuk pekerja penerima upah tantangannya ialah kepatuhan,” imbuhnya.
Untuk kepatuhan pihaknya memperlukan dukungan pemerintah daerah dalam menerapkan sanksi. “Sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah, red) ada berbagai sanksi yang diterapkan untuk kepatuhan dari sanksi pelayanan sampai sanksi pidana,” ungkapnya. (anrj)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama