» » ADKASI DESAK PEMERINTAH ANGKAT HONORER K2 JADI PNS

Bewara GSP - Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mendesak dan terus memperjuangkan pegawai hononer Kategori 2 untuk diangkat menjadi PNS/ASN tanpa test/seleksi CPNS.  Hal tersebut dikatakan Ketua Umum ADKASI, Lukman Said, saat mengikuti kegiatan Sosialisasi Keputusan Rakernas II ADKASI 2018 serta Rakorwil ADKASI se-Jawa Barat, yang berlangsung di Hotel Sari Ater Subang-Jawa Barat, Sabtu-Minggu (19-20/5).  

Menurut Lukman, saat ini ADKASI tengah fokus memperjuangkan Hononer Kategori 2 (K2) untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karenanya pihaknya melalui ADKASi mendesak kepada Presiden juga Menteri . Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) serta DPR RI Komisi II, untuk segera mensyahkan Undang-undang No 5 tentang ASN, sehingga honorer K2 dapat diangkat menjadi PNS. 

Dimana termaktub dalam pasal 31 yang menyatakan bahwa Honorer dan Non PNS lainnya secara otomatis diangkat menjadi PNS/ASN tanpa test. Bahkan, kata Lukman, gelombang aspirasi dan desakan honorer K2 untuk menjadi PNS bermunculan dari hampir seluruh kabupaten seIndonesia, dimana seluruh pimpinan DPRD yang tergabung dalam wadah ADKASI telah menandatangani usulan dan desakkan kepada pemerintah agar hononer K2 segera diangkat menjadi PNS/ASN melalui payung hukum UU No 5 Tentang ASN. 

Dalam kesempatan itupun sejumlah agenda pembahasan ADKASI diantaranya yaitu, ADKASI juga memperjuangkan hak-hak pimpinan DPRD yang kedudukannya juga sebagai pejabat negara di tingkat kabupaten. Selain itu ADKASI juga membahas pemekaran wilayah dan Reforma Agraria dimana saat ini banyak sekali bahkan ribuan konflik agraria. Dimana ada sekitar 271 ratusan daerah terdapat konflik agraria.  

Sementara itu Koordintor ADKASI Jawa Barat, Ir Beni Rudiono menambahkan, bahwa pembahasan dalam Rakorwil ini diantaraya yaitu memperjuangkan hak-hak pimpinan DPRD. Dimana sebagai lembaga aspirasi rakyat tugas dan tanggungjawabnya cukup berat, dimana semua permasalah yang timbul didaerah harus ditampung dan diperjuangkan.Satu hal lagi kedepan Pimpinan DPRD selama bertugas lima tahun, secara otomatis mobil dinasnya menjadi milik pribadi.

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama