» » RATUSAN PEMILIK LAHAN DI PATIMBAN ANCAM DEMO BPN “MENOLAK LAHANNYA DIBAYAR MURAH”

Bewara GSP - Pemberian nilai ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk proyek Pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban (proyek stategis nasional), mulai menuai protes dari para pemilik lahan yang tergabung dalam Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ). Spanduk bernada protes dari ratusan pemilik lahan yang bertuliskan "Pak Presiden Tolong Jangan Sengsarakan Kami Dengan Pembebasan Lahan Yang Murah" mulai dipasang oleh warga pemilik lahan kawasan pantai patimban atau lokasi tempat dimana akan dibangunnya pelabuhan Internasional Patimban

Spanduk tersebut sebagai bentuk protes dan perlawanan warga yang menolak lahannya dibayar murah. Selain memasang spanduk bernada protes, ratusan pemilik lahan yang tergabung dalam Paguyuban Tani Berkah Jaya(PTBJ) berencana melakukan aksi damai ke kantor Kec.Pusakanagara, Kantor BPN dan Gedung DPRD Subang guna menolak ganti rugi tanah yang murah dan tak layak. Arim Suhaerim selaku ketua Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ) mengungkapkan, Kami ratusan  pemilik tanah yang tergabung dalam Paguyuban Tani Berkah Jaya(PTBJ) berencana menggelar aksi protes atas nilai ganti rugi lahan dari pemerintah yang sangat murah dan tak layak . Adapun tujuan aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut agar diadakannya musyawarah harga dan bentuk kerugian

Meminta besaran nilai pembebasan dapat mensejahterakan warga terdampak atau paling tidak sesuai nilai terendah dari hasil kajian Tim PSP3 IPB Bogor . Hentikan cara-cara yang menyimpang dari SOP dan segala bentuk intimidasi. Arim Suhaerim menegaskan, terkait pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban yang termasuk kedalam proyek starategis nasional tersebut, para pemilik lahan yang tergabung dalam Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ) sangat mendukung pembangunan proyek startegis nasional tersebut. Namun Arim Suhaerim selaku ketua Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ) meminta kepada pemerintah dalam hal ini BPN hendaknya memberikan nilai harga yang adil dan layak serta menempuh cara pembebasan yang transparan dan bermartabat sesui SOP (standard operating procedure)

Arim Suhaerim menilai, harga tanah terlalu dipaksakan oleh pemerintah tanpa memberi peluang untuk musyawarah harga dan musyawarah bentuk kerugian, padahal, hal tersebut sudah diatur oleh perundangan-undangan. Selain itu, Arim juga menilai besaran ganti rugi pembebasan lahan yang jauh dari kelayakan dan keadilan sehingga tidak bisa mensejahterakan para pemilik lahan yang akan kehilangan mata pencaharian. (anrj)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama