Bewara GSP - Ratusan
Petani menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Kecamatan Pusakanagara, Gedung
DPRD dan Gedung BPN Kab.Subang,Selasa Pagi(21/5/2018). Mayoritas petani
tersebut merupakan pemilik lahan yang lahan akan digunakan untuk Pembangunan
Pelabuhan Internasional Patimban. Aksi unjukrasa tersebut dilakukan sebagai
bentuk protes atas ganti rugi lahan yang dibayar sangat murah dan ditetapkan
sepihak oleh pemerintah. Koordinator aksi unjukrasa Arim Suhaerim yang juga
ketua Paguyuban Tani Berkah Jaya(PTBJ) dalam orasinya menyampaikan, kami
ratusan pemilik lahan menuntut ganti rugi lahan dengan nilai harga yang layak
dan tidak murah.
Arim
Suhaerim menegaskan, terkait pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban yang
termasuk kedalam proyek starategis nasional tersebut, para pemilik lahan yang
tergabung dalam Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ) sangat mendukung pembangunan
proyek startegis nasional tersebut. Namun Arim Suhaerim selaku ketua Paguyuban
Tani Berkah Jaya (PTBJ) meminta kepada pemerintah dalam hal ini BPN hendaknya
memberikan nilai harga yang adil dan layak serta menempuh cara pembebasan yang
transparan dan bermartabat sesui SOP (standard operating procedure)
Arim
Suhaerim menilai, harga tanah terlalu dipaksakan oleh pemerintah tanpa memberi
peluang untuk musyawarah harga dan musyawarah bentuk kerugian, padahal, hal
tersebut sudah diatur oleh perundangan-undangan. Selain itu, Arim juga menilai
besaran ganti rugi pembebasan lahan yang jauh dari kelayakan dan keadilan
sehingga tidak bisa mensejahterakan para pemilik lahan yang akan kehilangan
mata pencaharian. Intinya, Kami dari para pemilik lahan yang tergabung
dalam Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ) menilai ganti rugi lahan yang
diberikan oleh pemerintah dianggap sangat murah dan merugikan para
pemilik tanah dan kami meminta untuk ditinjau ulang serta diadakan musyawarah
antara pemerintah dengan para pemilik lahan dalam menentukan harga ganti rugi
lahan warga yang akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan Patimban
" tandasnya
Selain itu, ratusan pengunjuk rasa juga meminta kepada
Bupati, Ketua DPRD dan BPN untuk mempasilitasi warga pemilik lahan bertemu
Presiden Jokowi guna mengadukan nasibnya" pungkas Arim Suhaerim. . Sementara
itu, Lilis kepala BPN Subang menegaskan, Bahwa BPN hanya sebagai pihak
pengadaan lahan bukan penentu harga lahan. Lilis juga berjanji akan
menyampaikan leluhan dan protes warga pemilik lahan kepada pemerintah untuk
ditinjau ulang dan dimusyawarahkan bersama antara pemilik lahan dengan
pemerintah"ucapnya. Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat aparat
keamanan dari Polri, TNI, dan Satpol PP. Aksi unjuk rasa berjalan aman dan
tertib.(anrj)
