» » TETAPKAN PEMENANG PILKADA SUBANG KPU MASIH MENUNGGU PUTUSAN MK

Bewara GSP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang, sampai saat ini masih menunggu hasil putusan persidangan Gugatan Pilkada Pasangan Nomor Urut 3 Dedi J-Budi Setiadi yang diusung PDI Perjuangan di Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menetapkan pemenag Pilkada Bupati-Wakil Bupati Subang, pada Pilkada Serentak 2018.

Terkait hal itu, Ketua KPU Kabupaten Subang Maman Suparman mengatakan, untuk menetapkan pemenang Pilkada Bupati-Wakil Bupati Subang 2018, KPU harus menunggu sidang pendahuluan gugatan Pilkada Subang yang diajukan oleh Paslonbup Dedi J-Budi Setiadi ke MK, karena gugatan yang diajukan Paslonbup Dedi J-Budi Setiadi, ketika hasil sidang pendahuluan itu masuk dalam Buku Registrasi Pengajuan Konstitusi (BRPK), setelah gugatan itu memenuhi syarat, maka berikutnya masuklah dalam tahapan persidangan MK.
Sementara itu dikatakan Maman, persidang di MK itu seperti apa, atau bisa saja nanti MK memerintahkan untuk melakukan penghitungan ulang, atau memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU), itu bisa saja terjadi apabila materi gugatan yang diusulkan Paslonbup Dedi J-Budi Setiadi itu dianggap MK memenuhi syarat.
"Intinya Kita KPU Subang, harus siap melakukan penghitungan suara ulang atau bahkan memerintahkan PSU misalnya, ketika materi gugatan dianggap sudah memenuhi syarat," tegasnya.
Kendati demikian lanjut Maman, pihaknya yakin, bahwa di sidang pendahuluan di MK itu nanti, MK akan menghentikan gugatan itu, karena dianggap sudah tidak memenuhi syarat, pasalnya berdasarkan ketetuannya materi gugatan Pilkada itu sekurang-kurangnya 0,5 persen selisih suara hasil pemghitungan suara itu, sedangkan gugatan yang disampaikan Paslonbup Dedi J-Budi Setiadi itu diatas 8 persen, dan dari materi Perselisihan Hasil Penghitungan (PHP), tetapi subtansi gugatan yang diususlkan Paslonbup Dedi J-Budi Setiadi itu, terkait dengan selisih data pemilih, dan money politik, sedangkan kedua subtansi itu ranahnya ada di Bawaslu, sedangkan Bawaslu sendiri, sudah menyatakan semua kasus pelanggaran Pilkada 2018 dihentikan karena tidak memenuhi bukti dan unsur untuk dilanjutkan. (R2I)

About RadioGsp Pamanukan

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama