Bewara GSP - Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama Dirjen
Perhubungan Laut membahas Pelabuhan Patimban di Raung Rapat Komisi V Rabu
(16/1).
Dilansir situs resmi dpr.go.id Komisi V DPR RI mendukung pembangunan Pelabuhan
Patimban yang sudah digarap pemerintah sejak Agustus tahun lalu.
Kendati demikian,
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengingatkan pembangunan yang
sudah memasuki tahap I ini tidak boleh sia-sia. Menurutnya, pemerintah perlu
melakukan riset lebih lanjut, seperti seberapa jauh dampak sosial yang timbul
sebelum dan sesudah pembangunan tersebut.
“Harus
dilakukan riset, apakah kawasan industri akan dibangun di sana, harus
direncanakan dari sekarang. Jangan sampai pelabuhan sudah ada tapi tidak
ditunjang kawasan industri, akhirnya Patimban ini tidak laku,” papar Bambang di
Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1).
Selan
itu sebagai mana dilansir radarcirebon serta ulasan WikiDPR dampak pembangunan
Pelabuhan Patimban bagi nasib Nelayan menjadi perhatian yang serius.
“Perlu kita ingat bahwa keberadaan pelabuhan patimban
ini sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian nelayan. Saya ingin nelayan
nelayan kecil ini tetap bisa sejahtera dan tidak dirugikan oleh adanya
pembangunan pelabuhan,” ucap Daniel Muttaqien yang merupakan Anggota DPR RI
Dapil Jabar 8 ini.
Daniel
menyampaikan dukungan pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Patimban yang masuk
pada Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Hanya saja, pria kelahiran
Indramayu 30 September 1981 itu meminta Dirjen Perhubungan Laut, Agus H Purnomo
beserta jajarannya memberikan perhatian terhadap nasib nelayan tradisional
pesisir pantura
“Sudah saya sampaikan di RDP tadi, dari Dirjen
Perhubungan Laut langsung merespons. Segera ditindaklanjuti,” kata Daniel.
Sementara itu menanggapi soal Nelayan, Dirjen Perhubungan Laut R Agus H Purnomo menyatakan
kesiapanya untuk turun langsung dan bekerjasama dengan kontraktor dalam
menyelesaikan persoalan mengenai dampak yang dilaksanakan tersebut.
“Tentang nelayan kami siap dari
Perhubungan laut untuk turun langsung kesana dan diatur untuk dioptimalkan
dengan para kontraktor, mengenai kapannya itu nanti akan disesuaikan dgn jadwal
kontraktor,” ucap Agus sebagaiman diulas WikiDPR.
