» » ALOKSAI DANA KAJIAN PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BERPOTENSI KORUPSI

Bewara GSP - Rencana Pemkab Subang untuk mengalokasikan dana kajian pemindahan pusat pemerintahan kabupaten sebesar Rp290 juta dinilai Pemerhati Pemerintahan Daerah Budi Setiadi, hanya untuk mengambur-hamburkan uang rakyat, dan cenderung mengarah ke unsur koruptif.  

Menurut Budi, pengalokasian dana sebesar itu, tidak ada alasan yang tepat dan mendasar, yang seharusnya semua yang berkaitan dengan rencana pemindahan pusat pemerintahan kabupaten itu disusun dalam sebuah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD), dan dana untuk kajian. Itupun tidak bisa dialokasikan secepatnya sebelum semua proses perencanaan  melalui prosedur dan mekanisme yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.  

Dilansir dari rri.co.id - Budi juga menyebutkan, bahwa pemindahan pusat pemerintahan kabupaten pun tidak begitu mendesak dan tidak begitu penting dilakukan Pemkab Subang saat ini. Justru yang harus dilakukan Pemkab Subang saat ini bagaimana menjawab keluhan masyarakat yakni, persoalan infrastruktur jalan khususnya, yang sudah beberapa Kepala Daerah, belum bisa merealisasikannya.  

Maka dari itu Pemkab Subang lanjut Budi, disarankan untuk segera mengkaji ulang, sekaligus mengevaluasi anggaran untuk kajian itu, sebelum semuanya terlanjur dan menjadi temuan hukum. 

Ia juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Subang, untuk terus mengkritisi setiap kebijakan pemerintah, yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan publik, karena semua itu sudah menjadi kewajiban semua elemen masyarakat untuk mengawal APBD, sekaligus mengingatkan kepala daerah, dan seluruh pejabat di Subang agar tidak kembali berusan dengan penegak hukum terlebih harus berurusan dengan KPK. (r2i)

About www.gspradio.com

Terimakasih telah berkunjung di GSP Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama