 |
| Ketua Komisi II DPRD Subang H. Nano bersama staf saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban. |
Bewara GSP - Komisi II DPRD Kabupaten Subang lakukan kunjungan kerja ke
Pelabuhan Patimban, Kamis(6/2). Hal ini menyusul langkah DPRD dalam mendengar
keluhan soal nelayan Patimban.
Kunjungan
tersebut dilakukan dibeberapa titik diantaranya audiensi dengan Kepala Desa,
Masyarakat, kontraktor Paket 1 dan 2, PPK Kementrian PUPR dan KSOP Kelas II
Patimban serta PPK Satker Pembangunan Pelabuhan Patimban. Kunjungan dilanjutkan
dengan melihat design dan progres di laydown office PP-Wika serta meninjau
langsung area pembangunan Pelabuhan Patimban.
Ketua Komisi II DPRD Subang H. Nano menyebut usai melakukan audiensi dan
kunjungan kerja ke Pelabuhan Patimban, pihaknya akan terlebih dahulu melaporkan
hasil pantaunya pada pimpinan dan rapat dewan. Namun komisi II akan
merekomendasikan agar persoalan ini melibatkan semua Komisi di DPRD Subang.
“Setelah kita melihat dilapangan ternyata
tidak hanya persoalan di bawah Komisi II saja, tapi semua komisi. Misalnya soal
pertanian, jalan desa, pemerintahan,” ungkapnya.
H. Adik LF Solihin sempat
mempertanyakan jarak pembangunan Pelabuhan Patimban dari bibir pantai hingga
titik paling ujung dari Pelabuhan. Sebab hal itu akan berpengaruh pada titik
penangkapan dilaut. Sebab kata H. Adik,
rata-rata Kapal tangka nelayan di Patimban maupun perairan Subang secara umum
berukuran 3-5 gross ton (GT).
Ketika berada di laydown, rombongan
DPRD Subang diperlihatkan design Pelabuhan Patimban dan mendapat beberapa
penjelasan mengenai progres, aktivitas nelayan serta melakukan kegiatan visit
area Pelabuhan Patimban di jetty trestle.
Dalam paparanya, jarak pembangunan dari bibir pantai ke titik terujung
Pelabuhan Patimban yakni 4 KM dengan 3 KM diantaranya area dermaga Pelabuhan
Patimban serta lebar 1,6 KM. Dilokasi tersebut juga sedang dibangun dinding
laut serta extension trestle yang memungkinkan nelayan bisa beraktivitas dalam
menangkap ikan.
Aditya menyebut,
persoalan kompensasi nelayan, saat ini Pihak Kemenhub tengah menunggu legal
opinion atau pendapat hukum soal kompensasi tersebut. Para Kepala Desa di
Kecamatan Pusakanagara berharap, ada forum yang bisa difasilitasi oleh DPRD
untuk menguraikan dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada dalam
pembangunan Pelabuhan Patimban seperti pengadaan tanah, dampak sosial, tanah
kas desa yang terdampak serta soal pekerjaan di Pelabuhan Patimban.
Usulan ini
diamini oleh Komisi II DPRD Subang untuk bisa dilakukan di DPRD Subang yang
menghadirkan leading sektor terkait termasuk apra pihak yang berkepentingan.
(pe)
