Bewara GSP - Tindak lanjuti intruksi
soal bantuan Langsung tunai (BLT), Pemerintah Desa Mundusari akan mulai
bermusyawarah dengan lembaga desa dan pihak terkait lainnya dalam hal perubahan
APBDes. Hal ini untuk menyesuaikan perubahan anggaran dalam pengaloaksian BLT
dari Dana Desa.
Kepala Desa Mundusari,
Carban Ginanjar mengatakan saat ini masih sebatas sosialisasi kaitanya dengan
aturan dan mekanisme penyaluran BLT. Pemerintah Desa juga masih menunggu, data
untuk jumlah warga yang nantinya akan mendapat BLT dari dana desa. Menurut
Carban untuk data penerima PKH dan BPNT memang
telah ada, namun untuk data penerima Bansos Gubernur saat ini masih belum
diketahui.
Carban juga mengakui, nantinya akan ada kegiatan pembangunan
yang dialihkan dan dananya akan digunakan untuk sumber anggaran BLT tersebut.
Namun mengenai jumlahnya, masih akan disesuaikan dengan kebutuhan KK serta
aturan yang ada. Sementara itu Ketua
Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK-BPD) Kabupaten Subang, Otong
Yuda mengatakan, sudah banyak desa yang menganggarkan dana desa untuk mencegah
penyebaran Covid-19 melalui perubahan APBDes.
Dana desa itu digunakan
seperti untuk kegiatan penyemprotan, pembelian masker dan berbagai kebutuhan
lainnya untuk mengantisipasi pencegahan Covid-19. Di tingkat desa juga untuk
melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 dibentuk relawan. BPD berharap upaya
pencegahan dilakukan semaksimal mungkin.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa (Dispemdes) Subang, Nana Mulyana mengatakan, Pemerintah Desa harus
menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) Covid-19 terlebih dahulu sebagai
dasar perubahan APBDes. Perubahan APBDes tersebut dilakukan agar Dana Desa bisa
digunakan untuk penanganan Covid-19. Sebab,
APBDes tahun 2020 di desa yang ada sebelumnya tidak dianggarkan untuk Covid-19.
Sehingga saat ini ketika wabah tersebut mulai merebak akhirnya dilakukan
perubahan APBDes untuk penanganan Covid-19 menggunakan Dana Desa. Karena kondisi wabah Covid-19 saat ini yang semakin merebak
dan sulit diprediksi penyebarannya bisa menjadi salah satu alasan Pemdes
menetapkan status kejadian luar biasa. (pe)